Anak Usaha KAI Dituntut Bayar Rp2,41 Miliar dalam Kasus Suap DJKA

Jakarta — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut PT KA Properti Manajemen membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp2.410.092.416 dalam sidang pada 9 November 2026.

Mengapa ini penting: Tuntutan ini dapat memengaruhi kewajiban keuangan dan keberlanjutan kegiatan usaha PT KA Properti Manajemen jika dikabulkan pengadilan.

PT KA Properti Manajemen merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan itu didakwa terlibat dalam perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2022.

Menurut laporan Jurnas.com, jaksa menyebut uang pengganti tersebut dikurangi uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401. Dengan perhitungan itu, sisa uang pengganti yang dituntut adalah Rp849.658.015.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan. Jika uang pengganti tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, perusahaan terancam penutupan seluruh kegiatan usahanya selama satu tahun.

Untuk denda, jaksa meminta pembayaran dilakukan dalam waktu satu bulan. Jika tidak dipenuhi, harta kekayaan atau pendapatan perusahaan dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda.

Persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah pembacaan tuntutan, hakim memberikan kesempatan kepada PT KA Properti Manajemen dan penasihat hukumnya menyampaikan nota pembelaan pada 16 November 2026.

Tuntutan tersebut belum merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber

• Jurnas.com
• Suara.com
• Liputan6.com
• Tribunnews.com