Opini Redaksi: Perpustakaan Publik Perlu Hadir dalam Agenda Digital

OPINI REDAKSI — Perpustakaan publik patut ditempatkan dalam agenda pemerataan kemampuan digital. Warga membutuhkan tempat untuk belajar mencari informasi, menilai sumber, dan menggunakan layanan daring dengan lebih percaya diri.

Data International Telecommunication Union yang diterbitkan 17 November 2025 memperkirakan enam miliar penduduk dunia menggunakan internet, sementara 2,2 miliar lainnya masih belum terhubung. Laporan itu juga menyoroti kesenjangan keterjangkauan, kualitas koneksi, dan keterampilan. Ini merupakan angka global, bukan ukuran khusus kondisi Indonesia.

Manifesto Perpustakaan Publik IFLA-UNESCO 2022 menempatkan perpustakaan sebagai bagian penting pendidikan, kebudayaan, dan akses informasi. Prinsip tersebut relevan ketika layanan digital berkembang tetapi kemampuan penggunanya tidak seragam.

Menurut Redaksi Kabar18, penerapannya dapat dimulai melalui layanan yang sederhana: perangkat yang dapat dipakai bersama, jam pendampingan, dan panduan mengecek asal informasi. Pustakawan perlu memperoleh dukungan untuk membantu pengguna, bukan sekadar menerima tambahan perangkat.

Ukuran keberhasilan sebaiknya mencakup keterjangkauan jam layanan, keberlanjutan pendampingan, serta pengalaman warga menyelesaikan kebutuhan informasinya. Jumlah komputer saja belum menjelaskan apakah sebuah layanan benar-benar bermanfaat.

Usulan ini tidak mengandaikan semua perpustakaan memiliki kebutuhan identik. Pengelola perlu mendengar pengguna setempat dan menjaga privasi mereka. Pemerataan digital akan lebih berarti apabila warga memiliki kesempatan belajar yang dapat diakses berulang kali, termasuk ketika mereka belum terbiasa menggunakan teknologi.

Sumber: ITU Facts and Figures 2025 dan IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022.

Foto: Canmenwalker, CC BY 4.0.