Anggota DPR Minta Audit Pengungsian Gempa NTT Usai 94 Orang Meninggal
Data BNPB per 15 September 2026 mencatat kematian di pengungsian hampir dua kali korban langsung gempa yang berjumlah 48 orang. Hingga 19 September belum ada lembaga yang menyatakan akan mengaudit; rincian per kabupaten belum dibuka.
Oleh Arsyid Muhamad
Penanggung Jawab Redaksi: Mursyid Sonsang
· 4 menit baca
Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah mengaudit pengungsian gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah 94 pengungsi meninggal. Jumlah itu hampir dua kali korban tewas langsung gempa, 48 orang, dalam data BNPB per Selasa, 15 September 2026.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 94 orang itu tidak meninggal akibat trauma fisik atau reruntuhan bangunan. Menurut badan itu, verifikasi bersama Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak mendapati sebagian besar dari mereka lansia. Mereka meninggal karena komplikasi penyakit kronis yang sudah diderita sebelumnya, seperti stroke dan diabetes melitus, kata BNPB.
Penjelasan BNPB menjawab soal sebab kematian. Permintaan Charles pada Kamis, 17 September, dan anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian sehari kemudian menyangkut hal lain: layanan kesehatan di tempat pengungsian.
Dalam pemberitaan yang terbit sampai Sabtu, 19 September, belum ada kementerian atau lembaga yang menyatakan akan menjalankan audit itu.
Charles menyampaikan permintaannya di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilaporkan Kompas.com. Ia ingin audit memeriksa kondisi tempat pengungsian: ada masalah apa di sana, gangguan kesehatan apa yang banyak muncul, dan sejauh mana penanganannya.
Charles, politikus PDI Perjuangan, mengatakan persoalannya tampaknya terletak pada pengelolaan pengungsian yang kurang baik, tulis CNN Indonesia. Ia meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, dan pemerintah daerah mendata masalah di lapangan supaya korban meninggal tidak bertambah.
Hasil evaluasi, kata Charles, perlu menjadi bahan belajar pemerintah untuk bencana berikutnya. Pemerintah, menurut dia, tidak cukup hanya memperhatikan penanganan saat bencana terjadi; pengelolaan tempat pengungsian juga harus dipastikan berjalan baik.
Penjelasan dan permintaan maaf BNPB
Penjelasan soal sebab kematian itu datang dari Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan lewat keterangan video, Kamis, 17 September. Dalam video yang sama, Berton meminta maaf bila informasi sebelumnya menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di masyarakat, seperti juga dimuat JawaPos.com.
Berton mengatakan tim medis sudah berupaya maksimal menangani para pengungsi itu di pos kesehatan terpadu dan berbagai fasilitas kesehatan. “Sejak hari pertama, BNPB telah mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere,” kata dia, seperti dikutip Kompas.com dan CNN Indonesia. Bantuan medis, obat-obatan, dan peralatan lain, menurut Berton, terus dikirim kepada pengungsi di lokasi terpusat maupun pengungsi mandiri.
Di laman BNPB, rangkuman harian pada 17 September mencatat 868 Tim Cadangan Kesehatan dimobilisasi ke tujuh kabupaten terdampak, dengan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah terpencil. Rangkuman itu tidak memuat angka kematian di pengungsian.
Dari 87 menjadi 94 dalam delapan hari
Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan gempa di Nagekeo pada Rabu, 26 Agustus. Di rapat itu Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto melaporkan 105 orang meninggal dan 179.037 orang mengungsi, menurut siaran Kementerian Sekretariat Negara. Siaran itu tidak memisahkan korban langsung dari kematian tidak langsung.
Pada Senin, 7 September, Suharyanto melapor lagi kepada Presiden dalam rapat terbatas yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam laporan itu angkanya terpisah: 48 orang tewas langsung akibat gempa, dan 87 orang lain meninggal secara tidak langsung karena penyakit, proses perawatan, atau sebab alami lain, menurut Kompas.com.
Delapan hari kemudian, dalam konferensi pers daring pada Selasa, 15 September, Berton menyebut kematian tidak langsung menjadi 94. Korban langsung tetap 48.
Data BNPB per 15 September:
- Meninggal: 142 orang, gabungan korban langsung dan kematian di pengungsian; bertambah 37 dari laporan 26 Agustus.
- Luka-luka: 1.603 orang.
- Pengungsi: 46.461 orang, turun dari 72.864 pada 7 September.
- Rumah rusak: 103.427 unit. Fasilitas kesehatan rusak: 157.
Yang belum dijawab soal 94 kematian
Laporan yang terbit belum memuat rincian 94 kematian itu per kabupaten, per kelompok usia, atau per jenis penyakit. Tujuh kabupaten terdampak yang disebut Suharyanto dalam rapat 26 Agustus adalah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka. BNPB memakai kata “sebagian besar” untuk lansia berpenyakit kronis; sebab kematian selebihnya belum dijelaskan.
Hetifah, politikus Golkar, mendorong BNPB, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah mengevaluasi ke-94 kasus itu. “Apakah lansia dengan diabetes memperoleh obatnya secara teratur? Ini yang perlu dievaluasi secara terbuka,” kata Hetifah ketika dihubungi CNN Indonesia, Jumat, 18 September. Evaluasi itu, menurut dia, bertujuan mencari tahu apakah ada kematian yang sebenarnya bisa dicegah, tanpa mencari siapa yang salah.
Siapa yang akan mengaudit, dengan kewenangan apa, dan kapan hasilnya diumumkan belum diketahui. Pemberitaan sampai 19 September tidak menyebut jadwal rapat DPR dengan BNPB atau Kementerian Kesehatan mengenai kematian di pengungsian.
Sumber
- Kompas.com — 94 orang meninggal di pengungsian gempa NTT, anggota DPR dorong audit
- CNN Indonesia — DPR minta audit kondisi pengungsian gempa NTT
- Kompas.com — BNPB luruskan data 94 warga meninggal di pengungsian
- JawaPos.com — BNPB: 94 warga NTT meninggal karena riwayat sakit lama
- CNN Indonesia — Komisi VIII DPR desak evaluasi serius
- CNN Indonesia — 94 pengungsi gempa NTT meninggal di pengungsian
- Kompas.com — BNPB ungkap 94 korban gempa NTT meninggal di pengungsian
- Kompas.com — Kepala BNPB lapor ke Presiden soal pengungsi gempa NTT
- Republika — BNPB klarifikasi data 94 korban gempa Flores
- Kementerian Sekretariat Negara — Presiden pimpin rapat penanganan gempa di Nagekeo
- BNPB — Perkembangan situasi dan penanganan bencana 17 September 2026
Berita berikutnya

Prabowo Janjikan Rapat Terbatas Bahas Pendidikan Negeri Gratis dari SD sampai Universitas
Di puncak HUT ke-28 PAN, Presiden Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD sampai universitas harus gratis dan berjanji segera menggelar rap…
Baca juga





