Prabowo Terima Bantuan Udara Malaysia, Asap Kalimantan Capai Singapura
Malaysia akan mengirim satu pesawat CL-415MP, tiga helikopter, dan 52 personel; jadwal dan provinsi sasarannya belum diumumkan. PSI 24 jam Singapura menyentuh 108, kategori tidak sehat, pada Sabtu, 19 September 2026.
Oleh Kevin Mikael Januar
Penanggung Jawab Redaksi: Mursyid Sonsang
· 5 menit baca
Jakarta — Indonesia menerima tawaran Malaysia mengirim satu pesawat pengebom air, tiga helikopter, dan 52 personel untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menyetujuinya saat menerima Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Jumat, 18 September 2026.
Zahid, Wakil Perdana Menteri Malaysia, merinci isi bantuan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 19 September. Pesawatnya Bombardier CL-415MP milik Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA).
Personelnya berasal dari badan penanggulangan bencana Malaysia (Nadma), MMEA, dan Angkatan Udara Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan ditugasi mengoordinasikan bantuan itu, tulis kantor berita Bernama. Tanggal keberangkatan dan provinsi sasaran belum disebut Sekretariat Presiden maupun Bernama; Prabowo hanya mengatakan bantuan datang dalam waktu dekat.
Asap kebakaran itu sudah melewati perbatasan. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mencatat Indeks Standar Polutan (PSI) 24 jam di rentang 80–108 pada Sabtu pukul 17.00 waktu setempat. Sehari sebelumnya rentangnya 64–86. NEA menggolongkan rentang Sabtu itu sedang hingga tidak sehat; rentang Jumat seluruhnya masih sedang.
NEA menyebut gumpalan asap dari kebakaran di Kalimantan dan Sumatera bagian selatan teramati bergerak ke arah Singapura, dengan angin diperkirakan bertiup dari timur-tenggara atau tenggara. Untuk 24 jam berikutnya, badan itu memperkirakan PSI bertahan di batas atas kategori sedang hingga pertengahan kategori tidak sehat.
“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita,” kata Prabowo dalam keterangan pers seusai pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor. Dalam transkrip Sekretariat Presiden, ia semula hanya menyebut “beberapa helikopter”; rinciannya disebut Zahid dalam kesempatan yang sama.
Mengapa tawaran Malaysia menunggu persetujuan Presiden
Malaysia menyatakan siap membantu, bila diminta, pada Senin, 24 Agustus. Hari itu Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup berbicara lewat telepon dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, tulis New Straits Times.
Kamis, 17 September, Zahid menyampaikannya secara resmi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Saat itu ia mengatakan tawaran akan diteruskan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan, menurut laporan Bernama yang dimuat Malay Mail.
Izin negara penerima memang disyaratkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Perjanjian itu diteken di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2002 dan disahkan Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Pasal 12 ayat 2 menyatakan bantuan yang ditawarkan negara lain hanya boleh digelar dengan persetujuan negara penerima.
Pasal 13 menaruh arah, kendali, koordinasi, dan pengawasan menyeluruh atas bantuan di tangan negara penerima, kecuali disepakati lain. Negara pengirim menunjuk penanggung jawab yang mengawasi langsung personel dan peralatannya.
Pesawat yang pernah dipakai di Sumatera Selatan pada 2015
CL-415MP milik MMEA pernah dikirim ke Sumatera Selatan pada 2015 dan menjatuhkan 546.000 liter air dalam misi 5 hari, menurut Bernama. Pesawat itu mengambil air dari danau, sungai, atau laut, lalu menjatuhkannya di atas lahan terbakar; tiga helikopter yang ditawarkan dipakai untuk tugas yang sama, kata Zahid.
Di Kalimantan Selatan, rangkuman BNPB 17 September mencatat 43 kali operasi pengeboman air dari udara hingga 15 September, dengan total sekitar 172.000 liter. Volume misi 5 hari pada 2015 itu lebih dari tiga kali lipatnya. BNPB tidak menyebut sejak kapan hitungan di Kalimantan Selatan dimulai.
Jepang lebih dulu mengirim lebih dari 300 tentara ke Kalimantan, menurut AFP yang dikutip Kompas.com.
Angka 95 perusahaan belum dirinci
Zahid mengatakan Prabowo memberitahunya bahwa masih ada 1.426 titik panas di Kalimantan. Pemerintah Indonesia, masih menurut penuturan Zahid, menindak secara hukum 95 perusahaan dalam kasus pembakaran lahan di pulau itu. Kedua angka itu dilaporkan Bernama; transkrip dan siaran pers Sekretariat Presiden tidak memuatnya.
Ditanya apakah ada perusahaan Malaysia di antara 95 itu, Zahid menjawab belum menerima informasi, dan otoritas Indonesia masih menelusurinya.
Hitungan penyegelan Kementerian Lingkungan Hidup yang diumumkan pada Minggu, 13 September, lebih kecil. Jumhur menyebut 50 badan usaha disegel di delapan provinsi dengan konsesi terbakar 27.333,79 hektare; 36 di antaranya berada di lima provinsi Kalimantan. Polri, kata Jumhur, menetapkan 138 orang tersangka dalam penanganan kebakaran itu.
Jumlah titik panas pun berubah menurut tingkat kepercayaan yang dipakai. BNPB mencatat 6.435 titik panas di Kalimantan Tengah saja, tetapi hanya 182 yang bertingkat kepercayaan tinggi. Laporan Bernama tidak menyebut sumber data angka 1.426, juga tidak merinci lembaga yang menindak 95 perusahaan itu.
Data pemerintah yang dikutip AFP menunjukkan lebih dari 202.000 hektare lahan terbakar sepanjang Januari–Juli 2026. Zahid mengatakan kedua negara juga menyepakati langkah jangka panjang agar asap tidak berulang, tanpa merinci isinya. Prabowo, dalam keterangan persnya, menyebut sedang menyusun langkah pencegahan menyeluruh.
Sumber
- Presiden RI — Transkrip keterangan pers Presiden usai pertemuan dengan Wakil PM Malaysia, 18 September 2026
- Presiden RI — Siaran pers: Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia perkuat kerja sama penanganan karhutla
- Free Malaysia Today (Bernama) — Indonesia accepts Malaysia’s offer to help put out Kalimantan fires
- NEA Singapura — Haze Situation Update 19 September 2026
- NEA Singapura — Haze Situation Update 18 September 2026
- Sekretariat ASEAN — Teks ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
- JDIH BPK — UU Nomor 26 Tahun 2014 tentang pengesahan persetujuan asap lintas batas ASEAN
- BNPB — Perkembangan situasi dan penanganan bencana 17 September 2026
- Malay Mail (Bernama) — Malaysia offers Indonesia aircraft, helicopters to fight forest fires, 17 September 2026
- New Straits Times — Malaysia ready to help Indonesia tackle forest fires, haze, 24 Agustus 2026
- New Straits Times (Bernama) — Prabowo welcomes Malaysia’s offer to assist in tackling Indonesia forest fires
- detikNews — KLH segel 50 badan usaha terkait karhutla di 8 provinsi, 13 September 2026
- Kompas.com (AFP) — Indonesia izinkan Malaysia bantu padamkan karhutla
Berita berikutnya

Iran Kirim Syarat Damai ke AS, Tiga Butirnya Ada di Memorandum Juni
Kepala keamanan Iran Mohsen Rezaei menunggu jawaban Trump atas syarat yang dititipkan lewat Qatar. Penghentian perang, pencabutan blokade, dan pencair…
Baca juga





