Sultan Najamudin Serukan Green Democracy dari Jakarta

Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan gagasan green democracy dalam episode pertama forum Senator Menyapa 2026 di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia mengatakan pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, pertumbuhan hari ini tidak boleh mewariskan utang ekologis, dan keputusan politik harus tetap berpihak pada keadilan sosial.

Sultan menyebut gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi harus menghadirkan keseimbangan. Menurut dia, keseimbangan itu mencakup pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, penyelenggaraan politik yang beretika dan sejuk, serta kelestarian ekologis.

Green democracy menempatkan lingkungan dalam keputusan pembangunan

Sultan menjelaskan bahwa DPD RI menerjemahkan gagasan itu ke dalam kerja politik kelembagaan sesuai kapasitasnya. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai semangat hope and balance, yakni menjaga harapan masyarakat sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam forum tersebut, Sultan juga mengaitkan green democracy dengan green parlemen dan green legislasi. Ia menyebut sejumlah rancangan undang-undang yang didorong DPD RI, antara lain RUU Daerah Kepulauan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Bahasa Daerah, RUU Masyarakat Adat, dan RUU tentang Sampah. Produk legislasi itu disebut masuk dalam agenda legislasi nasional prioritas tahun 2025-2026.

Bagi pembaca Kabar18, pernyataan tersebut menempatkan dampak lingkungan dan keadilan sosial sebagai bagian dari pembahasan pembangunan ekonomi serta kerja legislasi nasional. Forum Senator Menyapa 2026 episode pertama berlangsung di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan nasional
• detikcom — laporan berita nasional
• idntimes.com