Tito Minta Pemda Aktif Kendalikan Inflasi di Jakarta
Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga memperluas validasi digital penerima bantuan sosial berbasis data Dukcapil.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berperan aktif menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi dalam agenda pemerintah di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Tito mengatakan pengendalian inflasi di daerah berkontribusi terhadap pengendalian inflasi nasional karena capaian tersebut merupakan hasil kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan pengawasan harga pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga.
Dalam agenda yang sama, pemerintah memperkuat digitalisasi pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Sistem digital yang dikembangkan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memvalidasi penerima bantuan sosial dan meningkatkan akurasi penyaluran.
Pemerintah telah mengembangkan validasi berbasis sistem Dukcapil di 43 daerah. Perluasan berikutnya ditargetkan mencakup sekitar 200 daerah, terdiri atas kabupaten dan kota, sampai akhir 2026. Data Dukcapil akan digabungkan dengan data kementerian dan lembaga lain untuk membantu menentukan kelayakan penerima bantuan.
Mengapa kebijakan ini penting bagi pembaca
Pengendalian inflasi daerah berkaitan langsung dengan harga kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah daerah diperlukan karena kondisi pasokan, distribusi, dan harga dapat berbeda antarwilayah. Penguatan validasi digital juga berhubungan dengan ketepatan penerima bantuan sosial serta akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Tito menyampaikan pemanfaatan data Dukcapil juga mendukung digitalisasi di sektor pemerintah dan swasta. Teknologi pengenalan wajah digunakan untuk memvalidasi penerima bantuan sosial, sedangkan data kependudukan dapat diintegrasikan dengan data lain untuk memperkuat layanan digital.
Selain bantuan sosial, pemanfaatan data Dukcapil disebut telah digunakan oleh hampir 7.000 pihak dari pemerintah dan swasta, termasuk untuk proses pengenalan nasabah di sektor keuangan. Perluasan validasi ke sekitar 200 daerah menjadi langkah lanjutan yang disebut pemerintah hingga akhir 2026.
Sumber
Baca berikutnya
Terbaru di Pemerintahan
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Indonesia
BMKG menetapkan status waspada hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah pada Jumat, 25 September 2026. Sumatera Utara dan Bengkulu berstatus siag…
Baca juga
