Connie Soroti Modernisasi Pertahanan dan Perluasan Tugas TNI di Jakarta
Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan kesesuaian pengadaan alutsista untuk OMP dengan meluasnya penugasan TNI dalam OMSP, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyoroti arah modernisasi pertahanan Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Connie menilai keberhasilan modernisasi militer tidak cukup diukur dari banyaknya alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih yang dibeli. Menurut dia, kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi perang modern juga menjadi ukuran penting.
Ia mempertanyakan kesesuaian antara pengadaan alutsista untuk operasi militer perang (OMP) dan meluasnya penugasan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Dalam laporan tersebut, penugasan yang disoroti mencakup keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Connie juga mempertanyakan waktu dan kesempatan prajurit untuk meningkatkan kemampuan tempur ketika penugasan di luar perang semakin luas. Ia menyoroti kebutuhan latihan, pembangunan kemampuan perang gabungan, serta persiapan menghadapi konflik modern.
Modernisasi pertahanan perlu mencakup kesiapan tempur
Isu ini penting bagi pembaca karena arah belanja pertahanan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman, sekaligus memengaruhi penggunaan personel TNI dalam program domestik. Perdebatan tersebut juga menyangkut apakah pengadaan alutsista telah berjalan seimbang dengan kebutuhan latihan dan operasi.
Menurut Connie, modernisasi pertahanan seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Pengadaan perangkat keras militer perlu berjalan bersama penguatan doktrin perang, organisasi, kesiapan personel, sistem komando, dan dukungan logistik.
Laporan Tribunnews.com menyebut pernyataan Connie disampaikan ketika ia dihubungi pada Selasa, 20 Oktober 2026, dalam konteks evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo. Tidak ada keterangan mengenai langkah lanjutan tertentu setelah kritik tersebut dalam laporan yang tersedia.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kritik Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi di Jakarta pada 20 Oktober 2026 dengan tuntutan terkait lingkungan, ekonomi, kebebasan sipil, k…
Terbaru di Pertahanan
Berita utama hari ini
Baca juga
