Kabar18.com

Minggu, 18 Oktober 2026

Deddy Sitorus Minta Gaji ASN Lewat Kopdes Dibatalkan di Jakarta

Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pemerintah membatalkan rencana pembayaran gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai menambah biaya dan mengurangi efisiensi.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah mesin ATM berdiri di sudut ruangan dekat tanaman hias dan meja kecil.
Ilustrasi: Sebuah mesin ATM berdiri di sudut ruangan dekat tanaman hias dan meja kecil. · Foto: Alec Adriano / Pexels

Jakarta — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, meminta pemerintah membatalkan rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta pada 18 Oktober 2026.

Deddy menilai skema tersebut berpotensi menambah biaya dan mengurangi efisiensi bagi ASN. Menurut dia, pegawai yang sebelumnya dapat mengakses gaji melalui anjungan tunai mandiri harus mengeluarkan waktu dan biaya tambahan jika pencairan dilakukan melalui koperasi desa.

Ia juga menyebut penyaluran melalui koperasi tidak menghasilkan nilai tambah. Deddy meminta pemerintah membatalkan usulan tersebut dan mempertimbangkan kembali mekanisme pembayaran yang selama ini menggunakan sistem perbankan.

Penyaluran gaji melalui koperasi dinilai membebani ASN

Rencana pelibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembayaran gaji dan pensiun ASN sebelumnya disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, pada 8 Oktober 2026. Pemerintah disebut masih mengupayakan koperasi menjadi mitra pembayaran, sebagaimana layanan yang selama ini dilakukan PT Pos Indonesia dan perbankan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan usulan penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Ia menyatakan anggaran untuk pembayaran tersebut sedang disiapkan, tetapi belum merinci besaran anggaran maupun mekanisme penyalurannya.

Menurut Deddy, apabila koperasi tetap dilibatkan, pemerintah perlu menyiapkan sistem akuntansi yang memadai. Ia menilai kejelasan sistem diperlukan agar pelaksanaan pembayaran tidak menimbulkan biaya baru dan beban tambahan bagi ASN.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Politik

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.