KABAR18.COM - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menerima aksi unjuk rasa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( KAMMI) Provinsi Jambi, Kamis, 24 Maret 2022.
Edi didampingi beberapa anggota dewan, diantaranya Budiyako, Rocky Chandra, Padli Sudria, dan Syamsul Ridwan.
Dalam aksi itu, KAMMI mempertanyakan kelangkaan minyak goreng di Indonesia, khususnya Jambi. Pasalnya, Indonesia termasuk negara penghasil minyak sawit atau CPO terbesar.
Para mahasiswa juga minta pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan.
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI juga menjadi pertanyaan para pengunjuk rasa. Menurut mereka hal itu mencederai demokrasi.
KAMMI minta DPRD Provinsi Jambi bersikap terhadap kegagalan investasi Bank Jambi sebesar 230 miliar rupiah ke PT SNP tahun 2017.
Menanggapi tuntutan dan aspirasi KAMMI, Edi Purwanto menyampaikan, bahwa dirinya bersama Kapolda Jambi dan Danrem 042/Gapu sudah melakukan operasi pasar ke beberapa daerah. Mereka juga sudah memanggil beberapa perusahaan.
“Kami sudah cek. Sebenarnya stok minyak goreng cukup. Tidak ada alasan minyak kita naik dan langka,” jelasnya.
Menurut Edi, ada dua hal yang terjadi. Pertama, panic buying. Masyarakat panik membeli minyak dalam jumlah besar. Kedua, ada permainan spekulan.
“Itu yang menjadi musuh kita bersama. Kalau adek-adek ada data spekulan itu, sampaikan ke kami, akan kita perangi bersama,” tegas Edi.
Terkait harga kebutuhan bahan pokok, Edi menjelaskan, pihaknya akan segera rapat bersama gubernur dan stakeholder terkait harga sembako di Jambi.
“Kami tidak ingin harga sembako naik menjelang bulan puasa. Kalaupun naik, jangan terlalu tinggi, harus tetap melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Soal presiden tiga periode, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyebutkan, masyarakat sudah mendengar langsung penjelasan Presiden Joko Widodo. Usulan itu datang dari orang yang ingin menjilat atau menghancurkan Presiden.
“Setahu saya, sampai hari ini belum ada pernyataan Presiden untuk mendorong 3 periode. Kami juga menolak jika hal itu dilakukan, termasuk isu penundaan pemilu. Sudah disepakati antara pemerintah dan DPR, pemilu dilaksanakan 2024. Itu clear,” tegas Edi.
Terkait Bank Jambi, menurut Edi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan OJK. Agak sulit melakukan intervensi, karena Bank Jambi adalah PT dan menjadi bank umum. Meski demikian, dewan akan memanggil pihak Bank Jambi dalam waktu dekat.
“Kami akan dorong RUPS untuk mempertanyakan. Bila ada temuan, kami akan dorong BPK mendalami,” ungkap Edi.
Selanjutnya Edi menegaskan, DPRD Provinsi Jambi terus bekerja menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dorongan dari mahasiswa menjadi penyemangat dan membuat kerja lebih maksimal.
“Insya Allah kami terus bekerja, kami tidak tidur,” tegas Edi.
Setelah melakukan orasi di halaman gedung DRPD, beberapa perwakilan mahasiswa diajak menandatangani tuntutan di dalam ruang rapat pimpinan. | RRH
Baca Juga: Al Haris PHP Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Soal Lokasi Sport Center.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
