KLH Investigasi Karhutla di Konsesi 335 Perusahaan

Pekanbaru — Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyatakan pada 2 November 2026 bahwa timnya sedang memverifikasi kebakaran hutan dan lahan di area konsesi milik 335 perusahaan.

Mengapa ini penting: Verifikasi ini menjadi dasar pemerintah menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran di konsesi 335 perusahaan dan kemungkinan tindak lanjut hukum.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menyampaikan hal itu dalam konferensi internasional tentang riset dan inovasi gambut di Pekanbaru. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi, luas, dan penyebab kebakaran di setiap lokasi.

Menurut KLH/BPLH, tim memeriksa area terbakar satu per satu. Luas lokasi yang terbakar bervariasi, mulai dari 2 hektare dan 5 hektare hingga ratusan hektare.

Jumhur juga mengatakan pemerintah mendalami informasi intelijen tentang dugaan pembakaran yang sengaja dilakukan untuk merusak citra pemerintah. Ia menegaskan informasi itu masih harus diverifikasi, sehingga pemerintah belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, baik pemilik konsesi maupun pihak lain yang terbukti terlibat. Pemerintah menyatakan penentuan tersebut harus didukung bukti lapangan.

Luas Karhutla hingga September

Data pemantauan yang dikutip Katadata dari presentasi RSPO mencatat luas area terbakar di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 sekitar 1,91 juta hektare. Sekitar 380.000 hektare di antaranya merupakan lahan gambut.

Kalimantan menjadi wilayah dengan area terbakar terbesar, yakni 684.142 hektare atau sekitar 35,8 persen dari total area terbakar. Angka ini merupakan data pemantauan sampai September, bukan hasil akhir investigasi terhadap 335 konsesi.

Sumber

• Kementerian Lingkungan Hidup
• RRI
• Katadata
• Liputan6.com
• Tribunnews.com
• CNBC Indonesia
• Tempo.co