DPR Desak Evaluasi Karhutla di Hampir 20.000 Titik

Surabaya — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Haryo Soekartono mendesak evaluasi menyeluruh penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada 31 Oktober 2026. Ia menyebut karhutla telah mencapai hampir 20.000 titik dan mengusulkan water bombing, rekayasa hujan buatan, serta sistem penyiram otomatis atau sprinkler untuk pencegahan.

Bambang menyatakan Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani perlu mengevaluasi tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan. Menurut dia, kebakaran tidak hanya berlangsung di kawasan yang dikelola pihak usaha, tetapi juga di kawasan hutan Perhutani.

Ia mengatakan dampak karhutla mencakup gangguan kesehatan, kerusakan habitat satwa dan tumbuhan, kerusakan rumah penduduk, serta korban jiwa. Penyebab dan pihak yang bertanggung jawab, menurut dia, perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Bambang menyampaikan usulan itu saat menghadiri kegiatan reses di Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur, Surabaya. Ia menilai penyiraman hutan selama musim kemarau dapat membantu menjaga kelembapan vegetasi dan mengurangi risiko kebakaran.

Evaluasi pengelolaan hutan menentukan pencegahan karhutla

Bambang menyebut hutan tidak semestinya dibiarkan tanpa penyiraman selama lebih dari 21 hari ketika tidak mendapat hujan.

Usulan water bombing, rekayasa hujan buatan, dan sprinkler diarahkan untuk menjaga kondisi vegetasi selama musim kemarau. Bambang juga membandingkan pendekatan tersebut dengan pengelolaan hutan di sejumlah negara Asia Tenggara.

Sumber

• RRI — Radio Republik Indonesia, laporan regional
• jpnn.com
• tribunnews.com
• news.republika.co.id