Jaksa Banding Vonis Tiga Terdakwa Klaim Fiktif di Jakarta Pusat
Jaksa mengajukan banding atas vonis tiga terdakwa korupsi klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan tercatat dalam sistem perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta Pusat — Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan tiga terdakwa korupsi klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 November 2026. Informasi pengajuan itu tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tiga terdakwa tersebut ialah Renu Arinta Shani, Sri Listiani, dan Sayoko Adi Nugroho. Renu disebut sebagai mantan staf sumber daya manusia perusahaan swasta sekaligus Direktur PT Empat Enam Sejahtera. Sri dan Sayoko merupakan mantan staf verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan.
Perkara berkaitan dengan dugaan korupsi klaim fiktif periode 2014-2024. Dalam putusan sebelumnya, Renu dijatuhi pidana penjara 7 tahun, Sri 4 tahun, dan Sayoko 3 tahun. Ketiganya juga menerima hukuman denda dan kewajiban pembayaran uang pengganti sesuai putusan masing-masing.
Permohonan banding diajukan pada 12 Oktober 2026, sedangkan berkas banding dikirim pada 2 November 2026. Sistem perkara mencatat Arif Darmawan Wiratama sebagai pemohon banding dari jaksa penuntut umum dan ketiga terdakwa sebagai pihak terbanding.
Banding menentukan kelanjutan perkara klaim BPJS
Banding menjadi tahap hukum berikutnya setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan pada 8 Oktober 2026. Putusan itu menyatakan ketiga terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Rincian putusan mencatat Renu menerima denda Rp600 juta dan uang pengganti Rp16.336.010.717 dengan ketentuan pidana pengganti paling lama 3 tahun. Sri dijatuhi denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp5.935.093.900 dikurangi pengembalian yang telah disetorkan, dengan pidana pengganti 2 tahun. Sayoko dijatuhi denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp1.633.963.361 dikurangi pengembalian, dengan pidana pengganti 1 tahun.
Dengan tercatatnya permohonan banding, perkara berlanjut ke pemeriksaan pada tingkat banding. Ketiga terdakwa berstatus terbanding dalam sistem penelusuran perkara.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Terbaru di Hukum
Berita utama hari ini
Baca juga
