Mendagri: Sekitar 172 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Dites, Lulus Jadi Pegawai Kemendikdasmen
Mendagri Tito Karnavian menyebut rapat pimpinan DPR dan pemerintah menyimpulkan adanya tes bagi sekitar 172.000 guru PPPK paruh waktu. Yang gagal tidak dirumahkan; rekrutmen guru juga dikaji ditarik ke pusat.
Oleh Mukmin John
Penanggung Jawab Redaksi: Mursyid Sonsang
· 4 menit baca
Jakarta — Sekitar 172.000 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan mengikuti tes untuk naik menjadi PPPK penuh waktu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kesimpulan itu seusai rapat pimpinan DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/9/2026).
Guru yang lulus akan beralih menjadi pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). "Tadi kesimpulannya akan diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes, ya dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kemendikdasmen kalau lulus," kata Tito kepada wartawan, seperti dikutip detikNews. Angka 172.000 ia sebut sebagai perkiraan, dengan catatan "kalau nggak salah".
Bagi yang gagal, pemerintah menjanjikan tidak ada pemutusan kerja. "Kalau nggak lulus, ya, tetap mereka statusnya dipertahankan. Nggak dipecat atau dirumahkan, tidak ya," ujar Tito. Mereka tetap dibiayai Kemendikdasmen lewat dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikirim langsung ke sekolah, dan boleh mengulang tes pada tahun berikutnya.
SINDOnews melaporkan rapat itu berlangsung tertutup. Tes juga disiapkan bagi PPPK penuh waktu yang hendak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan cakupannya meliputi guru madrasah negeri serta guru taman kanak-kanak. Menurut Tito, pembiayaannya bersumber dari APBN; Wakil Menteri Keuangan dan unsur Kemendikdasmen ikut hadir dalam rapat.
Rekrutmen guru dikaji kembali ke pusat
Kesimpulan rapat itu muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto membuka rencana yang lebih luas. Dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang disiarkan Rabu (16/9), wawancara dengan pemimpin redaksi media di Hambalang, Jawa Barat, ia mengatakan pemerintah sedang membicarakan pengembalian kewenangan mengangkat guru ke pemerintah pusat, menurut laporan ANTARA dan Tempo.
Alasannya, Prabowo meragukan objektivitas rekrutmen di daerah. "Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru?" katanya. Ia juga mengaku sedang memikirkan program percepatan, yang ia istilahkan crash program: merekrut sarjana lulusan terbaik sebagai guru darurat. Sebagai contoh, ia menyebut sekitar 30 ribu sarjana untuk sekolah paling tertinggal, dimulai dari jenjang SD.
Kompas.com, merujuk video di kanal Prabowo Subianto, mencatat Presiden menempatkan rekrutmen guru sebagai titik awal perbaikan pendidikan, disusul kursus dan penataran guru serta layar pintar di sekolah.
Di tingkat teknis, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pada Selasa (15/9) menghadiri Rapat Tindak Lanjut Penataan Guru ASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. ANTARA melaporkan ia menyatakan Kemendagri siap mengawal pemerintah daerah setelah mekanisme dan regulasi pengalihan ditetapkan kementerian dan lembaga terkait. Ribka menunjuk dua persoalan: sebaran guru antarwilayah yang belum merata dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
Mengapa ini penting
Bagi guru paruh waktu, keputusan ini memberi jalur status yang lebih jelas tanpa ancaman dirumahkan bila gagal tes. Tito menyebut tujuannya memberi ketenangan kepada aparatur sipil negara (ASN), terutama guru.
Bagi daerah, arah kebijakan yang dibahas adalah mengalihkan tata kelola guru PPPK ke pemerintah pusat dengan pembiayaan APBN. Tito menyebut jumlah ASN lebih kurang enam juta orang dan hampir 80 persen berada di daerah; karena itu Kemendagri, selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah, ikut menangani isu ini, tulis ANTARA.
Angka kunci
- Sekitar 172.000 — guru PPPK paruh waktu yang menurut Tito akan mengikuti tes (detikNews, Bisnis.com); ANTARA menulis "lebih dari 172 ribu guru".
- 231.246 — guru PPPK paruh waktu menurut paparan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam rapat DPR–pemerintah, Selasa (18/8/2026), seperti dilaporkan NU Online. Sumber-sumber itu tidak menjelaskan selisih dengan angka Tito.
- 955.245 — total guru berstatus PPPK dalam paparan yang sama.
- 526.689 formasi — kebutuhan guru nasional yang disebut Rini, mencakup Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
- Sekitar 30 ribu — sarjana yang dicontohkan Prabowo untuk program percepatan yang masih ia pikirkan (ANTARA).
Apa selanjutnya
Laporan-laporan yang dirujuk belum memuat jadwal, materi, maupun penyelenggara tes. Dalam rapat 18 Agustus, Rini Widyantini menyatakan kesempatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilaksanakan pada 2027. Laporan ANTARA tentang rapat di Kementerian PANRB menyebut kebutuhan guru ASN akan dipenuhi bertahap melalui formasi CPNS dalam tiga tahun.
Pembahasan PPPK profesi lain, seperti Satpol PP dan pemadam kebakaran, menurut Tito masih dikaji dan kemungkinan dirapatkan lagi pekan depan. Tito mengatakan pemerintah lebih dulu menghitung jumlah pegawai kedua profesi itu di tiap daerah.
Sumber
- detikNews — Mendagri ungkap skema PPPK guru paruh waktu jadi penuh waktu melalui tes
- ANTARA — Mendagri: pemerintah perkuat penataan PPPK lintas profesi
- SINDOnews — Pemerintah gelar tes pengangkatan guru, yang lulus jadi pegawai Kemendikdasmen
- Bisnis.com — Mendagri sebut guru PPPK paruh waktu harus jalani tes untuk status penuh waktu
- ANTARA — Prabowo bahas rekrutmen guru kembali ke pemerintah pusat
- Tempo — Prabowo akan menggelar rekrutmen guru terpusat
- Kompas.com — Prabowo: seluruh sistem pendidikan harus diperbaiki, mulai dari rekrutmen guru
- ANTARA — Wamendagri siap kawal pengalihan PPPK guru ke pemerintah pusat
- NU Online — DPR-pemerintah finalisasi status guru PPPK paruh waktu jadi penuh
Berita berikutnya

Baca juga





