Kabar18.com

Sabtu, 19 September 2026

Prabowo Janjikan Rapat Terbatas Bahas Pendidikan Negeri Gratis dari SD sampai Universitas

Di puncak HUT ke-28 PAN, Presiden Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD sampai universitas harus gratis dan berjanji segera menggelar rapat terbatas. Laporan media belum memuat jadwal rapat maupun kebutuhan anggarannya.

Oleh

Penanggung Jawab Redaksi: Mursyid Sonsang

· 4 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: siswa sekolah dasar berseragam putih-merah belajar berkelompok di ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, difoto pada Agustus 2022. (Foto…
Ilustrasi: siswa sekolah dasar berseragam putih-merah belajar berkelompok di ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, difoto pada Agustus 2022. (Foto: Galeri ega / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan biaya pendidikan di lembaga negeri, dari sekolah dasar sampai universitas, harus gratis. Berpidato pada puncak ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center, Jumat malam, 18 September 2026, ia berjanji segera menggelar rapat terbatas untuk membahasnya.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," kata Prabowo, seperti dikutip Antara yang memantau pidato itu secara daring. Ia lalu menyebut jenjangnya satu per satu: "Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis."

Presiden mendahului pertanyaan yang ia perkirakan bakal muncul: dari mana uangnya. Jawabannya, menurut laporan Antara dan Tempo, adalah uang negara yang selama ini dikorupsi dan dicuri, yang harus kembali dan dipakai untuk kepentingan masyarakat. Kedua laporan itu tidak memuat angka kebutuhan anggaran ataupun tanggal rapat.

Seusai acara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden merespons persoalan yang ia sampaikan: mahalnya biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN) lewat jalur mandiri. Menurut Zulkifli, seperti dilaporkan Kumparan, tarif jalur itu di sejumlah kampus berkisar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Ia menyebut Presiden menghendaki gratis, tetapi rinciannya menunggu rapat; yang jelas, kata dia, kampus tidak lagi memungut seperti sekarang.

Janji itu datang setelah Prabowo menguraikan daftar pekerjaan rumah pemerintah. Tempo melaporkan ia menyebut pembangunan jembatan desa, renovasi sekolah, serta perbaikan gaji guru dan hakim. Untuk hakim, alasannya ia kaitkan dengan pemberantasan korupsi: "kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli." Kompas.com dan Liputan6 mencatat ia juga meminta kesejahteraan perawat dan dokter diurus.

Mengapa ini penting

Ucapan Jumat malam itu melebarkan janji yang sudah tercatat. Dalam pidato pengantar RUU APBN 2027 di DPR pada 14 Agustus 2026, Prabowo baru berbicara tentang sekolah negeri: pemerintah, katanya saat itu, akan memperjuangkan agar sekolah negeri tidak memungut bayaran, seraya menyebut pendidikan sebagai hak semua anak Indonesia. Kini universitas negeri masuk daftar, jenjang yang menurut Zulkifli memungut puluhan juta rupiah di jalur mandiri.

Rincian anggaran yang sudah dipublikasikan baru menjangkau janji yang lebih sempit itu. Uraian RAPBN 2027 yang dimuat Media Keuangan, terbitan Kementerian Keuangan, pada 1 September mencantumkan Rp 5 triliun sebagai langkah awal wajib belajar tanpa pungutan, dan itu untuk jenjang pendidikan dasar. Bagi mahasiswa, dukungan yang disebut berupa KIP Kuliah. Artikel tersebut tidak menyebut pos khusus untuk menggratiskan kuliah di kampus negeri. Berapa biayanya dan dari pos mana dibayar belum terjawab dalam laporan-laporan yang terbit sejauh ini.

Bagi keluarga yang menyekolahkan anak di sekolah atau kampus negeri, yang tersedia sejauh ini baru pernyataan arah kebijakan dari Presiden. Laporan media belum menyebut peraturan, jadwal berlaku, ataupun komponen biaya yang akan dihapus.

Angka kunci

  • Rp 820,9 triliun: anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027, menurut Media Keuangan Kementerian Keuangan.
  • Rp 5 triliun: alokasi inisiatif awal wajib belajar jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan, tercantum dalam uraian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimuat Media Keuangan.
  • 1,1 juta mahasiswa: sasaran KIP Kuliah 2027 dengan alokasi Rp 17 triliun, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
  • Rp 14,9 triliun: anggaran peningkatan kesejahteraan guru non-ASN pada 2027, disebut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat.
  • Rp 50 juta sampai Rp 100 juta: biaya jalur mandiri di sejumlah PTN menurut pernyataan Zulkifli Hasan, dikutip Kumparan.

Apa selanjutnya

Agenda terdekat adalah rapat terbatas yang dijanjikan Presiden. Laporan Antara, Tempo, Kompas.com, dan detikNews yang terbit hingga Sabtu siang, 19 September, belum memuat tanggal rapat, kementerian yang dilibatkan, ataupun perkiraan biaya. Zulkifli Hasan menyebut rapat itu juga akan membahas pungutan jalur mandiri PTN.

Di luar janji baru ini, agenda pendidikan 2027 yang sudah diumumkan pemerintah mencakup revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, dan renovasi sekolah yang ditargetkan Prabowo selesai paling lambat 2029.

Sumber

Berita berikutnya

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.