Papua Selatan Catat 396 Hotspot di Tengah 1.430 Hektare Karhutla
BNPB mencatat 1.430 hektare lahan masih terbakar hingga 7 November 2026. Papua Selatan memiliki 396 hotspot, sementara pemerintah menyiapkan mitigasi banjir dan longsor.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sekitar 1.430 hektare lahan masih terbakar di Indonesia berdasarkan pemantauan hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, dengan Papua Selatan menjadi wilayah yang mencatat hotspot terbanyak.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut pemantauan nasional juga mendeteksi 2.733 titik hotspot dan 928 titik firespot yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Lahan yang belum padam masih memerlukan penanganan.
Di Papua Selatan, BNPB mencatat 396 titik hotspot dan estimasi 362 hektare lahan masih belum padam. Data tersebut menempatkan provinsi itu sebagai wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi dalam pemantauan yang disampaikan BNPB.
Risiko bencana bergeser saat hujan meningkat
BNPB mengingatkan penanganan karhutla perlu berjalan bersamaan dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir dan tanah longsor. Lahan yang baru terbakar kehilangan tutupan vegetasi sehingga lebih rentan terhadap limpasan air ketika hujan turun. Sumber daya penanganan bencana juga perlu disiapkan agar dapat dialihkan apabila risiko hidrometeorologi basah meningkat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut peluang hujan di Merauke dan sekitarnya diperkirakan meningkat bertahap pada pertengahan November dan semakin merata menjelang akhir November. Potensi karhutla di Papua Selatan diprakirakan mulai berkurang pada awal Desember seiring meningkatnya peluang hujan.
BMKG juga mencatat 46 dari 80 kecamatan di Papua Selatan berada dalam kondisi waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor pada periode 30 Oktober hingga 2 November 2026. Pemerintah daerah diminta menyiapkan personel dan peralatan untuk menghadapi perubahan risiko tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
Palangka Raya Memulai Masa Transisi Pemulihan Pascakarhutla
Pemerintah Kota Palangka Raya memasuki masa transisi pemulihan pada 8 November 2026 setelah status darurat karhutla berakhir sehari sebelumnya. Kajian…
Terbaru di Lingkungan
Berita utama hari ini
Baca juga
