Palangka Raya Memulai Masa Transisi Pemulihan Pascakarhutla

Palangka Raya — Pemerintah Kota Palangka Raya resmi memulai masa transisi pemulihan pascabencana pada 8 November 2026, setelah mengakhiri status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan pada 7 November 2026.

Peralihan tersebut menandai perubahan fokus penanganan dari keadaan darurat menuju pemulihan dampak karhutla. Pemerintah kota tetap menangani sisa titik api dan memantau kondisi lapangan, meski status tanggap darurat telah berakhir. Penanganan sisa kebakaran tetap dilakukan agar api tidak meluas.

Masa transisi menjadi dasar rehabilitasi dan rekonstruksi

Pada tahap ini, Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA). Kajian itu digunakan untuk mengidentifikasi dampak kebakaran serta kebutuhan penanganan masyarakat dan wilayah terdampak.

Hasil JITUPASNA akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut memetakan dampak bencana dan membantu pemerintah menentukan program serta prioritas pemulihan.

Keputusan mengakhiri status darurat diambil setelah evaluasi pemerintah daerah bersama instansi terkait. Sejumlah laporan menyebut perbaikan kondisi cuaca dan penurunan titik api menjadi pertimbangan, sementara penanganan sisa kebakaran tetap berlanjut.

Pemerintah kota juga mulai menyiapkan penanganan dampak lain, termasuk kerusakan infrastruktur. Personel lapangan masih disiagakan sesuai kebutuhan untuk pembasahan, pemadaman, dan pemantauan agar api tidak meluas selama masa transisi pemulihan pascabencana.

Sumber

• RRI — laporan daerah
• Kalteng Pos — media regional
• Tribun Kalteng — media regional
• BeritaSatu — media nasional
• detik.com
• cnnindonesia.com