Pemerintah Bangun 265 Sekolah Rakyat di 131 Kabupaten Kota
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan 265 Sekolah Rakyat selesai dibangun di 131 kabupaten/kota pada 2026. Pemerintah juga merevitalisasi 30 ribu sekolah dan menyediakan 288.180 layar interaktif.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan capaian pembangunan 265 Sekolah Rakyat di 131 kabupaten/kota serta revitalisasi 30 ribu sekolah pada 29 Oktober 2026. Pemerintah juga menghadirkan 288.180 layar interaktif untuk mendukung pembelajaran di seluruh Indonesia.
Dalam paparan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Teddy menyebut 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun pada 2026. Program itu tersebar di 131 kabupaten/kota dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan.
Pemerintah turut melaporkan revitalisasi 30 ribu sekolah. Selain perbaikan sarana, sebanyak 288.180 layar interaktif disediakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan penguatan kualitas pembelajaran.
Capaian pendidikan memperluas akses dan memperbarui sarana belajar
Capaian tersebut penting bagi pembaca karena menyangkut akses pendidikan anak di berbagai daerah serta kondisi fasilitas sekolah. Pembangunan Sekolah Rakyat memperluas kapasitas layanan pendidikan, sedangkan revitalisasi sekolah dan penyediaan layar interaktif menyasar sarana belajar yang digunakan siswa dan guru.
Sekretariat Kabinet menyebut program Sekolah Rakyat telah membuka kesempatan bagi lebih dari 45 ribu anak jalanan untuk kembali bersekolah. Para siswa juga disebut memperoleh tempat tinggal, fasilitas belajar dan olahraga, makanan bergizi, serta layanan kesehatan.
Angka-angka itu disampaikan sebagai bagian dari laporan kinerja dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut menempatkan pembangunan sekolah, revitalisasi satuan pendidikan, dan dukungan teknologi pembelajaran sebagai capaian di sektor pendidikan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
Komisi I DPR Dorong Kajian Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
Komisi I DPR menilai permintaan Pelapor Khusus PBB agar Indonesia mengkaji ulang keanggotaan dalam Board of Peace perlu dipertimbangkan. Keputusan akh…
Terbaru di Pendidikan

Berita utama hari ini

Baca juga




