Komisi I DPR Dorong Kajian Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono pada Kamis (29/10/2026) menilai permintaan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) patut dicermati dan dipertimbangkan.

Dave mengatakan pandangan PBB perlu menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia berkomitmen pada Piagam PBB. Ia menyebut keputusan mengenai keanggotaan Indonesia dalam BoP sepenuhnya berada pada kewenangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Menurut Dave, pemerintah sebelumnya menegaskan keanggotaan Indonesia di BoP bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan melindungi kepentingan rakyatnya. Presiden Prabowo juga disebut telah menyatakan Indonesia siap keluar apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan itu atau bertentangan dengan kepentingan nasional.

Komisi I DPR RI menyatakan mendukung sikap tersebut dan memandang perlu evaluasi berkelanjutan untuk menilai manfaat nyata keanggotaan bagi Palestina dan perdamaian. Komisi itu juga mencermati konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif, kejelasan mandat forum, serta keselamatan personel Indonesia dalam misi perdamaian.

Evaluasi menentukan arah keterlibatan Indonesia

Isu ini berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. BoP merupakan forum bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Jalur Gaza, Palestina. Karena keputusan akhir berada pada Presiden, sikap Komisi I berfungsi sebagai bagian dari pengawasan parlemen terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai BoP, termasuk rencana pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia ke Jalur Gaza. Penangguhan itu disebut mempertimbangkan perkembangan dan dinamika keamanan di kawasan.

Sumber

• CNN Indonesia — berita nasional
• RRI — berita parlemen nasional
• tribunnews.com