Satgas PKH Ambil Alih Kawasan Hutan yang Dikuasai Ilegal

Jakarta — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengambil alih penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan pada 4 November 2026 di Jakarta.

Mengapa ini penting: Perusahaan yang menguasai atau memanfaatkan kawasan hutan secara melawan hukum akan diverifikasi, dikenai sanksi administratif, dan dapat diproses pidana.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan keputusan itu diambil setelah penelaahan dan verifikasi awal menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

Menurut Barita, penertiban berlaku terhadap perusahaan yang terafiliasi atau berada dalam pengendalian Arif Kurniawan, termasuk jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Indonesia. Satgas akan menginventarisasi dan memverifikasi kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan dalam jaringan tersebut.

Pengambilalihan itu bertujuan mengembalikan kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan hukum ke dalam penguasaan negara, kata Barita dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Satgas juga akan menagih denda administratif dan melakukan pemulihan aset berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita Satu melaporkan bahwa pengenaan denda administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Apabila proses penertiban menemukan dugaan tindak pidana, Satgas akan menyerahkan perkara itu kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penertiban tersebut berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Sumber

• Liputan6.com
• Detikcom
• Berita Satu