Pemerintah Optimalkan Penanganan Karhutla di Tengah Kendala Pemadaman Gambut

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Senin, 19 Oktober 2026, termasuk pemadaman di lahan gambut dan penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.

Mengapa ini penting: Pemerintah menggunakan penindakan hukum, surfaktan, dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla ketika pemadaman lahan gambut terkendala keterbatasan air.

Tito menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat tingkat menteri bidang politik dan keamanan di Jakarta. Ia mengatakan pemerintah tidak akan segan menindak korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla.

Menurut Tito, pemadaman di lahan gambut membutuhkan air dalam jumlah besar. Keterbatasan sumber air dan musim kemarau menyulitkan upaya tersebut di sejumlah daerah.

Pemerintah mengandalkan hujan alami dan operasi modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman. Namun, kata Tito, modifikasi cuaca belum optimal karena ketersediaan awan potensial masih terbatas.

Pemerintah juga mengupayakan penggunaan surfaktan. Bahan itu diharapkan membantu meredakan kebakaran dengan jumlah air yang lebih sedikit, terutama di lahan gambut.

Tito berharap penanganan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera meredakan karhutla. Ia juga berharap ketersediaan benih awan meningkat sehingga modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan.

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan mekanisme kerja sama ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan bersama dalam menangani kabut asap lintas batas. Anwar menyatakan Malaysia tetap bersedia membantu Indonesia.

Sumber

• Suara.com
• CNN Indonesia
• CNBC Indonesia