97 Perusahaan di Kalimantan dan Sumatra Diproses Hukum Terkait Karhutla

Jakarta — Pemerintah memproses secara hukum 97 perusahaan yang teridentifikasi terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra pada Senin, 19 Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah masuk proses hukum. Pemerintah belum merinci identitas perusahaan maupun status hukum masing-masing perkara.

Informasi yang disampaikan pemerintah menyebut penanganan kasus berasal dari laporan yang diterima kepolisian di daerah dan pusat. Sejumlah perkara terkait korporasi telah masuk tahap penyidikan, sementara perkara lain masih berada dalam tahap penyelidikan.

Penegakan hukum karhutla menjadi perhatian lintas wilayah

Perkembangan ini penting bagi pembaca karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra berdampak pada lingkungan, kesehatan, serta aktivitas masyarakat di sejumlah daerah. Proses hukum terhadap perusahaan menjadi bagian dari penanganan pemerintah selain pemadaman, pencegahan, dan deteksi dini.

Dalam perkara yang melibatkan korporasi, Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan tersangka hingga 13 Oktober 2026. Untuk perkara perorangan, kepolisian menetapkan 223 tersangka dari 273 laporan polisi yang ditangani di 12 kepolisian daerah. Ancaman pidana dalam penegakan hukum karhutla disebut dapat mencapai 10 hingga 12 tahun penjara.

Pemerintah belum mengumumkan rincian seluruh perusahaan yang diproses. Kepolisian masih menangani dan mengembangkan perkara berdasarkan hasil penyidikan serta bukti yang ditemukan di lapangan.

Sumber

• CNN Indonesia — media nasional
• detikcom — media nasional
• kumparan — media nasional
• suara.com
• owrite.id
• hukumonline.com