Ahmad Luthfi Tunjuk Mahanni sebagai Plt Bupati Klaten
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjuk Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Plt Bupati Klaten pada 17 Oktober 2026. Penunjukan dilakukan setelah Hamenang ditetapkan sebagai tersangka KPK.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Klaten — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjuk Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai pelaksana tugas Bupati Klaten pada Sabtu, 17 Oktober 2026, setelah Bupati Hamenang Wajar Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan surat keputusan penunjukan telah selesai dan diserahkan kepada Mahanni pada Jumat, 16 Oktober 2026. Penunjukan itu membuat Mahanni menjalankan tugas kepala daerah selama Hamenang berhalangan.
KPK menetapkan Hamenang sebagai tersangka perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Penetapan tersebut dilakukan setelah operasi tangkap tangan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Penunjukan menjaga jalannya pemerintahan Klaten
Penunjukan Mahanni penting bagi keberlanjutan pemerintahan daerah karena jabatan bupati harus tetap dijalankan ketika kepala daerah berhalangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan memantau jalannya pemerintahan Kabupaten Klaten.
Mahanni sebelumnya dilantik sebagai Wakil Bupati Klaten oleh Ahmad Luthfi di Semarang pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia mengisi posisi yang kosong setelah Benny Indra Ardhianto, yang merupakan suaminya, meninggal dunia pada 7 Februari 2026. Mahanni terpilih melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada 26 Agustus 2026.
Selain Hamenang, KPK menetapkan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Hukum
KPK Dikabarkan Amankan Bupati Klaten dalam OTT
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan diamankan KPK dalam OTT pada 15 Oktober 2026. Perkara dan status hukum pihak yang diperiksa belum dijel…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini

Baca juga



