AS Larang DeepSeek di Lembaga Sipil Federal

Washington — Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) melarang lembaga sipil federal menggunakan DeepSeek dan produk atau layanan pihak ketiga yang dikembangkan dengan model kecerdasan buatan asal China pada sistem teknologi informasinya. Perintah itu diumumkan pada Senin, 19 Oktober 2026, dan berlaku untuk lembaga sipil federal di Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut juga melarang lembaga sipil federal memperoleh produk dan layanan DeepSeek. DHS memerintahkan penghapusan teknologi terkait dari sistem lembaga, sementara Departemen Pertahanan dikecualikan dari aturan itu.

Perintah DHS semula diterbitkan pada 24 Juli dan kemudian dipublikasikan pada 19 Oktober. Lembaga seperti Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Kehakiman termasuk dalam cakupan aturan. Pemerintah federal dapat mengajukan pengecualian, termasuk penundaan kepatuhan, melalui alasan tertulis kepada DHS dalam 60 hari sejak perintah diterbitkan.

Mengapa pembatasan DeepSeek penting bagi pembaca Indonesia

Keputusan Washington menunjukkan bahwa penggunaan layanan kecerdasan buatan lintas negara kini terkait langsung dengan perlindungan data pemerintah dan keamanan rantai pasok perangkat lunak. Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi konteks bagi pembahasan tata kelola AI, terutama ketika lembaga publik menilai lokasi penyimpanan data, akses penyedia terhadap informasi sensitif, serta risiko keamanan pada produk pihak ketiga.

DHS menyatakan model DeepSeek menghadirkan “multiple threat vectors” dan memperingatkan kemungkinan perpindahan data sensitif pemerintah Amerika Serikat ke China. Kekhawatiran itu mencakup potensi akses pihak berwenang China terhadap infrastruktur perusahaan dan kerentanan keamanan pada model.

Perintah tersebut tidak menyasar seluruh penggunaan DeepSeek di luar pemerintahan Amerika Serikat. Aturannya berfokus pada sistem teknologi informasi lembaga sipil federal serta pengadaan produk dan layanan terkait. Langkah lanjutan yang disebut dalam laporan adalah pengajuan permohonan pengecualian oleh lembaga eksekutif dalam batas waktu yang ditetapkan.

Sumber

• cnbcindonesia.com
• idntimes.com
• CNBC — laporan berita bisnis dan teknologi