Bamsoet Dukung Konsolidasi Pemerintahan Prabowo di Jakarta

Jakarta — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo mendukung Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat konsolidasi pemerintahan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan nasional pada 4 November 2026.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menyampaikan pandangan itu setelah menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wantimpres di Jakarta. Ia menilai konsolidasi diperlukan agar jajaran pemerintahan bekerja dalam satu arah, saling mendukung, dan dapat mengambil keputusan dengan cepat.

Menurut Bamsoet, penguatan koordinasi perlu mencakup kementerian dan lembaga, terutama untuk merespons dinamika ekonomi nasional dan global. Penyelarasan kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Ia juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Penanganan perkara itu harus profesional, objektif, transparan, dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Bamsoet menyebut kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat pengamanan komunikasi negara, serta meningkatkan koordinasi lembaga keamanan dan intelijen.

Konsolidasi yang didorong Bamsoet melibatkan kementerian, lembaga penegak hukum, badan intelijen, badan usaha milik negara (BUMN), dan pemerintah daerah. Ia juga menyebut evaluasi kinerja kabinet, penyelarasan program, dan pengawasan anggaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kebijakan.

Anggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diperkirakan mencapai Rp4.106,3 triliun. Bamsoet meminta penggunaan anggaran dioptimalkan untuk memperkuat industri nasional, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.

Konsolidasi tetap dibatasi koridor konstitusi

Bamsoet menekankan konsolidasi kekuasaan harus berjalan dalam koridor konstitusi. Batas itu mencakup independensi penegakan hukum, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ruang partisipasi masyarakat.

Ia menilai pemerintahan yang solid memerlukan kabinet yang kompeten dan berintegritas, koordinasi politik yang baik, serta mekanisme pengawasan yang sehat agar kebijakan berjalan efektif dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, intelijen, BUMN, dan pemerintah daerah berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.

Sumber

• detikcom — laporan berita politik nasional
• mpr.go.id