DPR Terima Lebih dari 60 Masukan untuk RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR menyatakan telah menerima lebih dari 60 masukan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Permahi mengusulkan perjudian daring menjadi klaster ke-14 dalam rancangan itu.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi III DPR menghimpun masukan dari lebih dari 60 pihak dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset pada 30 September 2026. Masukan itu disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum dengan akademisi, pakar, mahasiswa, dan pemerhati.
Mengapa ini penting: Pembaca perlu mengetahui bahwa perjudian daring baru diusulkan masuk klaster perampasan aset, sementara Komisi III masih menyusun RUU dan menargetkan pengesahan pada 15 Desember 2026.
Anggota Komisi III DPR Rikwanto mengatakan masukan tersebut masih disusun. Ia menyebut pembahasan RUU akan memasuki tahap kick-off pada waktunya, tanpa menetapkan tanggal dalam rapat itu.
Dalam rapat yang sama, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia mengusulkan tindak pidana perjudian daring menjadi klaster ke-14 dalam RUU Perampasan Aset. Perwakilan Permahi, Lalu Reno, mengatakan penerapan aturan itu perlu dibatasi pada klaster tindak pidana yang jelas.
Usulan tersebut menempatkan perjudian daring sebagai salah satu jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset apabila masuk dalam rumusan akhir RUU. Komisi III belum menyatakan bahwa usulan itu telah diterima sebagai ketentuan dalam rancangan undang-undang.
Komisi III sebelumnya juga menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset masih berlangsung dan melibatkan sejumlah pihak. Ketua Komisi III Habiburokhman menargetkan RUU itu disahkan dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026.
Usulan klaster perjudian
Menurut laporan Liputan6.com, Permahi mengusulkan 13 klaster tindak pidana sebagai dasar penggunaan mekanisme perampasan aset, lalu menambahkan perjudian daring sebagai klaster ke-14. Usulan itu disampaikan dalam RDPU Komisi III pada 30 September 2026.
Rikwanto mengatakan Komisi III masih berada pada tahap menerima masukan dan menyusun bahan pembahasan. Karena itu, angka klaster dan cakupan tindak pidana dalam artikel ini merupakan usulan Permahi, bukan ketentuan hukum yang telah berlaku.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pendidikan
APBN 2027 Disahkan, Anggaran Pendidikan Rp824 Triliun
DPR dan pemerintah mengesahkan APBN 2027 pada 29 September 2026 dengan alokasi pendidikan Rp824 triliun. Dana itu mencakup bantuan siswa dan mahasiswa…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini
Baca juga
