Hakim Minta Kejagung Usut Google dalam Perkara Chromebook
Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti dugaan keuntungan ilegal Google dan korporasi penyedia laptop Chrome dalam perkara Chromebook.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis, 24 September 2026 merekomendasikan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap Google dan korporasi penyedia laptop Chrome yang diduga menerima keuntungan ilegal dalam perkara pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang putusan banding perkara tersebut. Majelis hakim menyatakan pihak-pihak yang disebut diuntungkan belum diperiksa dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Hakim juga merekomendasikan penelusuran melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan terbukti dalam putusan.
Rekomendasi membuka penelusuran pihak penerima keuntungan
Menurut laporan IDN Times dan Tirto, majelis hakim meminta penyidik Kejaksaan Agung menindaklanjuti pihak-pihak yang dinilai menerima keuntungan ilegal dari pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Pihak yang disebut antara lain Google dan korporasi penyedia laptop Chrome.
Majelis hakim menyatakan penyidikan lanjutan diperlukan agar keuangan negara dapat dipulihkan. Tirto melaporkan bahwa rekomendasi tersebut juga mencakup penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang.
Perkara ini berkaitan dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chromebook Device Management di lingkungan Kemendikbudristek. Sidang rekomendasi berlangsung di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 24 September 2026.
Informasi mengenai langkah lanjutan Kejaksaan Agung setelah rekomendasi majelis hakim belum disebutkan dalam laporan yang menjadi rujukan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Satgas PKH Ambil Alih Kawasan Hutan yang Dikuasai Ilegal
Satgas PKH mengambil alih kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh perusahaan terafiliasi Arif Kurniawan di berbagai wilayah Indonesia da…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga




