LAB 45 Soroti Pemusatan Anggaran Pemerintahan Prabowo di Jakarta

Jakarta — Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai pemusatan anggaran serta kewenangan di pemerintah pusat dalam pemaparan di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan evaluasi yang mencakup politik media, ekonomi politik, gender, serta politik hukum dan keamanan. Menurut LAB 45, anggaran dan kewenangan berpindah ke pemerintah pusat dan program unggulan, sedangkan layanan daerah serta sejumlah fungsi perlindungan masyarakat menyusut.

Dalam aspek fiskal, LAB 45 menyebut porsi Transfer ke Daerah (TKD) turun dari hampir 25 persen belanja negara pada 2025 menjadi 18 persen pada 2026. Beban bunga utang dianggarkan hampir Rp 600 triliun, atau lebih dari 4/5 seluruh dana yang ditransfer ke daerah.

LAB 45 turut menyatakan 153 pemerintah daerah tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Perubahan alokasi tersebut dinilai berkaitan dengan kapasitas pembangunan daerah dan perlindungan masyarakat.

Pemusatan anggaran berdampak pada layanan daerah

Perubahan hubungan fiskal pusat-daerah menjadi bagian dari evaluasi yang lebih luas terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. LAB 45 merangkum temuannya dengan pernyataan bahwa kendali memusat, sementara perlindungan menipis.

Selain layanan daerah, LAB 45 menyoroti penyusutan dukungan bagi lembaga perlindungan korban dan komunikasi saat kritis. Pada bidang lain, LAB 45 mengevaluasi pola komunikasi pemerintah, isu gender, serta politik hukum dan keamanan.

Jaleswari mengusulkan koreksi kebijakan, termasuk kepastian dana daerah dan perlindungan anggaran bagi perempuan serta anak.

Sumber

• Tribunnews — laporan evaluasi LAB 45
• IDN Times — laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
• suarasurabaya.net
• bogordaily.net