Prabowo Bahas Koalisi dan MSCI di Istana Jakarta
Presiden Prabowo Subianto membahas koalisi pemerintahan dan sorotan MSCI terhadap klasifikasi pasar modal Indonesia dalam taklimat di Istana Jakarta pada 22 Oktober 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto membahas koalisi pemerintahan dan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam taklimat di Istana, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menyebut koalisi politik pemerintahannya besar karena ia ingin merangkul sebanyak mungkin kekuatan untuk bersatu demi kepentingan bangsa. Pernyataan itu disampaikan ketika pemerintah menjalankan agenda pemerintahan di Istana Jakarta.
Prabowo juga menyinggung MSCI, penyedia indeks pasar global, setelah lembaga tersebut mengusulkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Kategori yang dibahas adalah perubahan dari pasar negara berkembang atau emerging market menjadi pasar mandiri atau standalone market.
MSCI mengumumkan usulan konsultasi tersebut pada 16 Oktober 2026. Lembaga itu menilai reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang konsisten dan berdampak signifikan. Keputusan final dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Mengapa pembahasan koalisi dan MSCI penting
Pembahasan ini menghubungkan dua isu yang berdampak pada pembaca nasional: arah politik pemerintahan dan posisi Indonesia di pasar modal global. Koalisi besar berkaitan dengan cara pemerintah menghimpun dukungan politik, sedangkan klasifikasi MSCI dapat memengaruhi persepsi investor terhadap pasar Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menyampaikan sikap pemerintah terhadap sorotan MSCI sekaligus menjelaskan alasan politik di balik koalisi yang besar. Laporan mengenai taklimat itu menyebut kedua hal tersebut sebagai bagian dari pidato presiden di Istana.
Keputusan MSCI dijadwalkan pada 30 Juni 2027
Tahap berikutnya adalah pengumuman keputusan final MSCI mengenai klasifikasi pasar modal Indonesia, yang dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Sampai keputusan itu diumumkan, isu tersebut tetap menjadi perhatian bagi pemerintah, pelaku pasar, dan pembaca yang mengikuti perkembangan ekonomi nasional.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Hukum
Prabowo Perintahkan Usut Korporasi di Balik Karhutla
Presiden Prabowo meminta lima unsur lembaga menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Izin perusahaan yang terbukti melanggar dapat di…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga



