Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Peringkat Ketujuh Dunia di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyebut ekonomi Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli menurut proyeksi IMF. Pernyataan itu disampaikan dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyebut ekonomi Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026.
Prabowo mengatakan posisi tersebut merujuk pada daftar ekonomi terbesar dunia yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF). Ia menyampaikan pernyataan itu saat menekankan besarnya kemampuan daya beli ekonomi Indonesia dalam persaingan global.
Berdasarkan proyeksi IMF dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, ekonomi Indonesia berdasarkan PPP diperkirakan mencapai US$5,48 triliun atau sekitar Rp98,69 kuadriliun. Perhitungan PPP membandingkan ukuran ekonomi dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara, sehingga hasilnya berbeda dari produk domestik bruto nominal yang menggunakan nilai tukar pasar.
Peringkat PPP memperlihatkan posisi ekonomi Indonesia
Data yang dikutip Prabowo menempatkan Indonesia di bawah Jerman dan di atas Brasil dalam daftar ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP. Dalam daftar tersebut, China berada di peringkat pertama dengan nilai US$37,07 triliun, disusul Amerika Serikat sebesar US$29,17 triliun dan India sebesar US$16,19 triliun.
Prabowo juga menyampaikan bahwa posisi tersebut perlu menjadi dasar kepercayaan diri nasional. Namun, laporan lain mengenai acara yang sama mencatat perhatian Prabowo terhadap pentingnya pemerataan manfaat kekayaan ekonomi kepada masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 22 Oktober 2026. Pernyataan mengenai peringkat ekonomi Indonesia disampaikan dalam forum yang membahas akses keuangan daerah.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
LAB 45 Soroti Pemusatan Anggaran Pemerintahan Prabowo di Jakarta
LAB 45 menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memusatkan anggaran dan kewenangan di pemerintah pusat. Porsi TKD turun menjadi 18 persen pada 20…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga


