Pemerintah Pantau 10.070 KDKMP untuk Pangan Murah
Pemerintah memantau 10.070 KDKMP selama delapan hari. Koperasi disiapkan menjual beras bersubsidi dan menyalurkan bantuan pangan bagi warga.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pemerintah memantau operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 10.070 titik selama delapan hari untuk memperluas akses pangan murah dan menyalurkan bantuan beras kepada warga pada Oktober 2026.
Pemantauan dilakukan serentak mulai Kamis (15/10) dan mencakup kesiapan barang, sarana operasional, serta pola pelayanan koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau sejumlah KDKMP di Bumisari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan; Sobokerto, Boyolali, Jawa Tengah; Sonorejo, Kediri; dan Tambakrejo, Sidoarjo, Jawa Timur.
KDKMP disiapkan sebagai simpul distribusi kebutuhan masyarakat, penyedia layanan, dan pasar bagi produk desa. Barang bersubsidi yang menjadi fokus pemantauan meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, elpiji tiga kilogram, serta pupuk. Beras bersubsidi dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilogram.
KDKMP Bumisari di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, juga disiapkan sebagai titik penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Oktober-Desember. Penyaluran bantuan tersebut direncanakan mulai pekan ini. Secara nasional, bantuan pangan menyasar sekitar 33,2 juta masyarakat dengan alokasi 30 kilogram beras untuk tiga bulan.
Operasional Koperasi Menentukan Akses Pangan di Daerah
Pemantauan di 10.070 titik memberi perhatian pada ketersediaan komoditas dan kesiapan fasilitas agar koperasi dapat melayani kebutuhan warga. Pengawasan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, kepala daerah, serta aparat kewilayahan di daerah masing-masing.
Program ini menghubungkan layanan koperasi dengan distribusi bahan pokok dan bantuan pangan. Bagi warga, KDKMP menjadi titik pembelian beras bersubsidi sekaligus saluran bantuan beras bagi penerima yang memenuhi ketentuan. Bantuan pangan gratis diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 dan 2.
Pemerintah mengalokasikan sekitar 1 juta ton beras untuk bantuan pangan dan intervensi pangan bersubsidi. Pemantauan selama delapan hari dilakukan untuk memeriksa barang yang tersedia, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta perbaikan operasional yang masih diperlukan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
Prabowo Janjikan Rapat Terbatas Bahas Pendidikan Negeri Gratis dari SD sampai Universitas
Di puncak HUT ke-28 PAN, Presiden Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD sampai universitas harus gratis dan berjanji segera menggelar rap…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





