Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia

Jakarta — Pemerintah menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal selama dua tahun setelah rapat kebijakan bersama pelaku usaha di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Oktober 2026. Keputusan itu dilaporkan pada 17 Oktober 2026.

Penyesuaian tersebut mengubah batas masa penahapan sejumlah kewajiban halal dari paling lambat 17 Oktober 2026 menjadi paling lambat 17 Oktober 2028. Untuk kategori yang terdampak, kewajiban baru dimulai pada 18 Oktober 2028.

Kebijakan mencakup sejumlah produk dan layanan, antara lain makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa terkait makanan dan minuman, serta jasa penyembelihan dengan ketentuan tertentu. Penyesuaian juga mencakup obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan sejumlah barang gunaan.

Penundaan memberi waktu tambahan bagi pelaku usaha

Bagi pembaca dan pelaku usaha di Indonesia, perubahan jadwal ini berarti tersedia masa persiapan tambahan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Pemerintah menyatakan penahapan diperpanjang dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kementerian dan lembaga terkait, serta ekosistem pendukung.

Rapat kebijakan yang membahas penyesuaian tersebut bernama Sosialisasi Kebijakan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal. Pertemuan berlangsung pada 16 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dan juga disampaikan secara daring.

Penundaan dituangkan dalam pokok-pokok substansi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Ketentuan lebih lanjut masih menunggu penerbitan regulasi resmi pemerintah. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri, kewajiban disebut mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.

Sumber

• halalhub.republika.co.id
• Bloomberg Technoz — Indonesian financial news organisation reporting the postponement and the revised dates under the amendment to PP No. 42/2024