Ribka Haluk Dorong DPD RI Perkuat Koordinasi di Jakarta
Ribka Haluk meminta DPD RI memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menangani persoalan daerah. Kemendagri juga akan mendorong daerah dengan insentif fiskal lemah.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan daerah dalam acara Senator Menyapa 2026 di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
Ribka mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk membenahi berbagai persoalan di daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendorong daerah yang memiliki insentif fiskal lemah agar menjalankan program yang berpihak kepada rakyat.
Kemendagri, menurut Ribka, memiliki data mengenai daerah dengan insentif fiskal kuat maupun lemah. Data itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemerintah daerah yang memerlukan dorongan dan dukungan lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Ribka mengingatkan DPD RI untuk mengukur pelaksanaan program di setiap daerah. Ia berharap peran DPD RI sebagai lembaga negara dapat lebih kuat dalam menyuarakan kepentingan dan memantau implementasi program daerah.
Koordinasi pusat dan daerah menentukan tindak lanjut program
Pernyataan ini menempatkan koordinasi antarlembaga dan pemetaan kapasitas fiskal daerah sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan daerah. Daerah dengan kemampuan fiskal lemah menjadi sasaran dukungan agar program pemerintah tetap memberi manfaat kepada masyarakat.
Acara Senator Menyapa 2026 digelar oleh DPD RI bersama CNN Indonesia di Jakarta. Ribka menyampaikan bahwa penguatan koordinasi perlu dilakukan antara kementerian dan lembaga. Ia juga menekankan perlunya pengukuran terhadap implementasi program di daerah, bukan hanya perencanaan.
Ribka menyebut Kemendagri memiliki informasi yang membedakan daerah dengan insentif fiskal kuat dan lemah. Nama daerah, nilai insentif fiskal, atau bentuk kebijakan lanjutan yang akan diberikan tidak disebutkan.
Episode pertama Senator Menyapa 2026 dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan siaran langsung CNNIndonesia.com pada Kamis, 5 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
Penilaian TPP ASN Diarahkan pada Hasil Kerja dan Kepuasan Layanan
Kemendagri mendorong pemerintah daerah menilai TPP ASN berdasarkan capaian hasil dan kepuasan penerima layanan. Arahan itu disampaikan dalam rapat koo…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini
Baca juga
