TNI Nyatakan Siap Mengikuti Aturan Sertifikasi HAM jika Ditetapkan

JAKARTA — TNI menyatakan siap mengikuti ketentuan sertifikasi hak asasi manusia apabila pemerintah menetapkannya sebagai syarat promosi jabatan. Sikap itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas di sela TNI Fair di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 September 2026.

Keterangan Nas yang diberitakan kumparan menempatkan kesiapan tersebut sebagai respons terhadap usulan kebijakan. Ia menyebut belum ada pembahasan maupun kajian mengenai penerapannya. Karena itu, pernyataan tersebut belum berarti sertifikat HAM telah menjadi persyaratan administrasi baru di lingkungan TNI.

Nas menjelaskan bahwa materi HAM telah diberikan dalam pendidikan prajurit, termasuk jenjang perwira dan bintara. Menurutnya, pembekalan itu berjalan bersama materi hukum humaniter. Keterangan mengenai kurikulum tersebut berasal dari penjelasan Kapuspen TNI.

ANTARA juga melaporkan kesediaan TNI mengikuti regulasi jika telah diresmikan. Usulan sertifikasi sebelumnya disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan aparatur negara terhadap prinsip HAM dalam menjalankan tugas.

Perkembangan pada 19 September ini adalah tanggapan terbaru TNI atas usulan tersebut. Dua laporan yang dibaca membahas keterangan pada kesempatan yang sama, sehingga tidak menjadi dua pemeriksaan terpisah atas pelaksanaan pendidikan HAM.

Standar penilaian, penyelenggara sertifikasi, mekanisme ujian, serta waktu pemberlakuannya belum dijelaskan dalam keterangan yang dirujuk. Pembaca perlu membedakan kesiapan mengikuti aturan pada masa mendatang dengan ketentuan promosi yang sudah ditetapkan dan dapat diterapkan saat ini.

Sumber: kumparan dan ANTARA, 19 September 2026.

Foto: Capt. Kyle Abraham / US Army, domain publik.