DPR Dorong Pembenahan Tata Kelola Pasar Modal setelah IHSG Anjlok
DPR meminta pemerintah, OJK, dan BEI membenahi tata kelola pasar modal setelah IHSG turun 8,01 persen dan perdagangan dihentikan sementara pada 16 Oktober 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Anggota Komisi XI DPR, Marwan Jafar, pada 22 Oktober 2026 mendorong pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia membenahi tata kelola pasar modal setelah penurunan tajam IHSG pada 16 Oktober 2026.
Mengapa ini penting: DPR meminta pemerintah, OJK, dan BEI menyusun reformasi dengan tenggat serta indikator yang dapat diaudit setelah IHSG turun 8,01 persen.
Marwan meminta pemerintah menyusun peta jalan reformasi pasar modal dengan tenggat pelaksanaan dan indikator keberhasilan yang dapat diaudit publik secara berkala. Ia juga meminta OJK dan BEI memperkuat pembenahan, bukan hanya menyampaikan klarifikasi kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI), menurut BeritaNasional.com.
Perdagangan sempat dihentikan
Pada 16 Oktober 2026, IHSG turun 8,01 persen ke level 5.393,92 pada awal perdagangan. BEI kemudian menghentikan sementara perdagangan selama 30 menit, mulai pukul 08.58 hingga 09.28 waktu Jakarta Automated Trading System, menurut Tempo dan CNBC Indonesia.
Penurunan itu terjadi setelah MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. MSCI juga membekukan sejumlah penyesuaian indeks saham Indonesia sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
Tempo melaporkan hasil konsultasi tersebut akan diumumkan paling lambat pada akhir Juni 2027, sedangkan batas penerimaan masukan berlangsung hingga 30 April 2027.
Reformasi yang berjalan
OJK menyatakan reformasi pasar modal mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen dan penguatan klasifikasi investor. CNBC Indonesia melaporkan ambang keterbukaan kepemilikan saham diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen, sementara klasifikasi investor diperluas dari 9 menjadi 39 jenis.
Perubahan klasifikasi pasar oleh MSCI belum menjadi keputusan final. BEI menyatakan akan meminta klarifikasi kepada MSCI terkait usulan tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
Prabowo Bahas Koalisi dan MSCI di Istana Jakarta
Presiden Prabowo Subianto membahas koalisi pemerintahan dan sorotan MSCI terhadap klasifikasi pasar modal Indonesia dalam taklimat di Istana Jakarta p…
Terbaru di Pemerintahan
Berita utama hari ini
Baca juga
