Prabowo Akan Cabut Izin Perusahaan yang Terbukti Terlibat Karhutla

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Mengapa ini penting: Perusahaan yang terbukti melanggar dapat menghadapi pencabutan atau pembekuan izin serta kewajiban pemulihan ekosistem.

Prabowo mengatakan pemerintah masih menelusuri perusahaan yang diduga melanggar ketentuan pengelolaan lahan dan pencegahan kebakaran. Ia menyebut ada indikasi perusahaan asing ikut bertanggung jawab atas karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut laporan Tempo, Prabowo menyebut sejumlah korporasi diduga berulang kali melanggar aturan. Ia mengatakan ada perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hingga 19 kali.

“Siapa pun kalau dia melanggar, sudahlah, cabut saja,” kata Prabowo dalam acara tersebut, seperti dikutip Tempo.

Pernyataan itu mengikuti arahan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu, 21 Oktober 2026. Menurut RRI, Presiden meminta aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.

Dalam sidang tersebut, Prabowo menyatakan pencabutan izin dilakukan setelah bukti pelanggaran dinilai jelas. Ia juga meminta penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab dilakukan secara menyeluruh.

Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan di sektor kehutanan terkait karhutla, menurut laporan CNN Indonesia. Sanksi itu mencakup pencabutan atau pembekuan izin serta kewajiban memulihkan ekosistem.

Pemerintah belum mengumumkan seluruh nama perusahaan yang disebut Prabowo dalam pidato Rakornas TPAKD. Penindakan tetap bergantung pada hasil penelusuran dan pembuktian pelanggaran.

Sumber

• Tempo.co
• RRI
• CNN Indonesia