Prabowo Buka Opsi Efisiensi Anggaran Dilanjutkan dari Jakarta
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penghematan anggaran lebih lanjut jika diperlukan. Kebijakan sebelumnya menargetkan efisiensi sekitar Rp306,69 triliun.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap melakukan penghematan lebih lanjut bila diperlukan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan pada akhir pidato Prabowo dalam sidang kabinet. Presiden membuka peluang penghematan besar-besaran di tengah tantangan ekonomi dan tekanan yang dihadapi Indonesia. Ia menegaskan pemerintah dapat mengambil langkah efisiensi tambahan apabila kondisi membutuhkan.
Kebijakan efisiensi anggaran telah menjadi agenda pemerintah sejak awal masa jabatan Prabowo. Pemerintah sebelumnya menerapkan penghematan belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan target penghematan sekitar Rp306,69 triliun.
Efisiensi menentukan ruang belanja pemerintah
Langkah penghematan berpengaruh pada kemampuan pemerintah mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke kebutuhan yang dianggap prioritas. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan efisiensi dan penghematan APBN diperlukan agar belanja negara dapat membiayai pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Dalam konteks itu, opsi efisiensi tambahan menjadi bagian dari sikap pemerintah menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran negara.
Pemerintah sebelumnya menyatakan penghematan anggaran pada tahun pertama pemerintahan mencapai lebih dari Rp300 triliun. Pernyataan Prabowo pada 21 Oktober 2026 menunjukkan bahwa kebijakan penghematan masih dapat dilanjutkan jika diperlukan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Tokoh
Prabowo Pimpin Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada 21 Oktober 2026. Agenda ini menandai dua tahun pertama pe…
Terbaru di Pemerintahan

Baca juga



