Mabes TNI Respons Dugaan Keterlibatan Prajurit dalam Perkara BNPB

Jakarta — Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) pada 22 Oktober 2026 merespons dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas menyatakan TNI menghormati proses hukum dan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti informasi perkara tersebut.

Pernyataan Mabes TNI disampaikan setelah KPK pada 21 Oktober 2026 mengungkap adanya dua anggota TNI aktif dalam konstruksi perkara. KPK belum menyebut identitas kedua prajurit maupun dugaan peran masing-masing. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidikan masih berada pada tahap awal dan perkara masih dapat dikembangkan.

Koordinasi TNI-KPK menentukan tindak lanjut perkara

KPK telah menyurati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026. Surat itu memuat konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang diduga berkaitan dengan benturan kepentingan atau praktik penyuapan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dana siap pakai untuk kebencanaan di BNPB. KPK sebelumnya menetapkan lima tersangka setelah operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dua tersangka yang disebut dalam laporan adalah Bima Setiawan dan Richard Erlangga, yang pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Bima Setiawan juga disebut sebagai adik Suharyanto.

Mabes TNI belum mengungkap identitas dua prajurit aktif yang disebut KPK. TNI menyatakan informasi dari KPK akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. KPK dan unsur TNI masih berkoordinasi dalam penanganan dugaan keterlibatan tersebut.

Sumber

• Liputan6 — laporan tanggapan Mabes TNI
• detikcom — laporan koordinasi TNI dan KPK
• suara.com
• beritasatu.com