KPK Kembangkan Dugaan TPPU dalam Kasus Pemkab Pekalongan

Pekalongan — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan surat perintah penyidikan untuk pengembangan perkara itu diterbitkan pada Oktober 2026. KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara TPPU tersebut.

Pengembangan ini berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Perkara awal itu menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.

Pada 21 Oktober 2026, penyidik KPK memeriksa ajudan Fadia yang disebut berinisial AJ di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan TPPU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pengembangan TPPU memperluas penelusuran perkara pengadaan

Dalam perkara awal, penyidik menduga Fadia menjadi penerima manfaat PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Perusahaan itu disebut didirikan Fadia bersama suaminya, Mukhtaruddin Ashraff Abu, dan anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff.

Menurut keterangan KPK yang dikutip dalam laporan, PT RNB memperoleh sejumlah proyek pengadaan jasa outsourcing di berbagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan sepanjang 2023–2026.

Dari nilai transaksi itu, Rp 22 miliar disebut digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Penyidik juga menemukan penarikan uang tunai senilai Rp 3 miliar. Rincian tersebut menjadi konteks penelusuran aliran dana dalam pengembangan dugaan TPPU.

Budi menegaskan bahwa belum ada penetapan tersangka untuk perkara TPPU. Keterangan itu membedakan pengembangan penyidikan terbaru dari perkara korupsi yang menjadi asal penyelidikan.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan nasional
• tribunnews.com
• merdeka.com