Prabowo: Pangan dan Beras Menjadi Instrumen Strategis dalam Persaingan Global
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pangan, beras, mata uang, dan perdagangan dapat menjadi instrumen strategis dalam persaingan global saat memimpin sidang kabinet pada 21 Oktober 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Istana Merdeka — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam sidang itu, ia menyatakan pangan, beras, mata uang, serta ekspor-impor dapat menjadi instrumen strategis dalam persaingan global.
Mengapa ini penting: Pemerintah menempatkan ketersediaan pangan dan beras sebagai bagian dari ketahanan nasional ketika krisis mengganggu pasokan dari luar negeri.
Prabowo mengatakan hubungan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan tidak dapat dipisahkan. Karena itu, ia meminta urusan bisnis, termasuk pangan dan beras, tidak dipandang semata-mata sebagai kegiatan komersial.
“Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata, sekarang pangan jadi senjata, beras jadi senjata. Jadi bisnis tidak bisa kita pandang murni bisnis,” kata Prabowo dalam pengantar sidang kabinet, seperti dilaporkan Liputan6.com dan CNN Indonesia.
Menurut Prabowo, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri penting ketika terjadi krisis dan pasokan internasional terganggu. Negara yang memiliki kemampuan finansial pun belum tentu dapat membeli beras dari negara lain dalam situasi tersebut.
Dalam sidang itu, Prabowo menyebut swasembada pangan sebagai salah satu prestasi utama pemerintahannya dalam dua tahun terakhir. RRI melaporkan ia menilai ketersediaan pangan menjadi modal strategis untuk menghadapi ketidakpastian global dan menjaga ketahanan nasional.
Detik melaporkan pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, termasuk beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Prabowo juga mengatakan Indonesia mampu mempertahankan swasembada pangan di tengah kekeringan panjang pada 2025-2026. Ia menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah kontingensi untuk menghadapi perubahan kondisi iklim.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pemerintahan
Luhut Sampaikan Kajian Definisi Korupsi kepada Presiden Prabowo
Luhut menyampaikan kajian definisi korupsi kepada Presiden Prabowo dan melaporkan rencana peluncuran digitalisasi perlindungan sosial pada 10 November…
Terbaru di Politik
Baca juga
