Produksi Beras Fortifikasi Bermasalah Dimoratorium, Bulog Diminta Guyur Ritel

Jakarta — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman pada 21 September 2026 menyatakan pemerintah meminta produsen menghentikan sementara produksi beras fortifikasi yang bermasalah, setelah penemuan pelanggaran mutu dan klaim gizi pada sejumlah merek di pasar.

Mengapa ini penting: Moratorium beras fortifikasi dan tambahan pasokan Bulog ke ritel modern mengubah ketersediaan jenis beras di pasar serta memengaruhi pergerakan harga beras bagi konsumen mulai 21 September 2026.

Menurut penjelasan Amran, moratorium produksi diberlakukan seiring penarikan 25 merek beras fortifikasi yang dinilai tidak memenuhi standar mutu dan komposisi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kernel dan beras fortifikasi.

Amran menyebut kekosongan beras fortifikasi dan sebagian beras premium di sejumlah jaringan ritel modern berkaitan langsung dengan penertiban dan penarikan produk fortifikasi yang melanggar ketentuan.

Ia menjelaskan, kelangkaan di ritel modern terjadi karena beras fortifikasi yang bermasalah hampir seluruhnya ditarik dari peredaran dan izin edarnya dicabut, sehingga pasokan jenis beras tersebut tidak lagi dijual di gerai.

Sebagai langkah pengamanan pasokan, Amran mengatakan dirinya telah memerintahkan Perum Bulog menambah suplai beras premium ke ritel modern.

Bulog diminta mengguyur tambahan pasokan hingga 300 ribu ton beras premium ke jaringan ritel modern, di atas rencana penyaluran sebelumnya sekitar 110 ribu ton, untuk menutup kekosongan akibat penarikan beras fortifikasi dan menjaga ketersediaan bagi konsumen.

Amran menegaskan stok beras di dalam negeri masih dinilai aman.

Ia menyatakan beras masih banyak tersedia di pasar tradisional, sementara kekosongan di ritel modern lebih disebabkan proses penindakan terhadap beras fortifikasi yang diduga melanggar standar.

Badan Pangan Nasional sebelumnya juga memastikan stok beras di ritel tetap aman setelah penarikan 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah, dengan penyaluran beras premium Bulog untuk menjaga pilihan produk bagi masyarakat.

Di sisi harga, Amran mengakui harga beras di pasar mengalami kenaikan pada September 2026.

Ia menyebut data harga menunjukkan kenaikan tipis pada beras kualitas medium dan super, meski stok dinilai melimpah.

Pemerintah menyiapkan paket kebijakan untuk menekan kenaikan harga, antara lain operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, serta penguatan pasokan beras Bulog ke ritel modern.

Amran menyatakan pemerintah menargetkan harga beras turun dalam waktu dekat, termasuk pada pekan yang sama dengan penerapan moratorium beras fortifikasi, dan meminta dukungan publik agar kebijakan penertiban fortifikasi dan intervensi pasokan dapat menstabilkan harga.

Selain moratorium dan penambahan pasokan, pemerintah juga melanjutkan proses hukum terhadap pelanggaran beras fortifikasi yang tidak sesuai ketentuan, serta memastikan produk yang izinnya dicabut tidak lagi beredar di pasar.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan beras di ritel modern dan pasar tradisional, serta mencegah dampak lanjutan penarikan beras fortifikasi terhadap harga beras bagi konsumen.

Sumber

• Detikcom Finansial
• CNN Indonesia Ekonomi
• Pikiran Rakyat
• Katadata
• Pantau.com