Sugiono Pimpin Delegasi RI di Sidang Umum PBB ke-81, Prabowo Fokus Urusan Domestik
Kementerian Luar Negeri memastikan Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo di pekan tingkat tinggi Majelis Umum PBB di New York. Agendanya sekitar 22 pertemuan, plus kampanye kursi Dewan Keamanan 2029–2030.
Oleh Kevin Mikael Januar
Penanggung Jawab Redaksi: Mursyid Sonsang
· 4 menit baca
Jakarta — Menteri Luar Negeri Sugiono akan memimpin delegasi Indonesia pada pekan tingkat tinggi Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pekan depan. Kementerian Luar Negeri mengumumkannya pada Kamis, 17 September 2026, dan menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak hadir karena berfokus pada urusan dalam negeri.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan kepastian itu dalam taklimat media di Jakarta. Menurut dia, penugasan Sugiono sebagai ketua delegasi merupakan arahan Presiden. Laporan media yang dibuka Kabar18 tentang taklimat itu tidak memuat rincian agenda domestik yang dimaksud.
Tahun lalu Prabowo datang sendiri ke New York dan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-80 pada 23 September 2025. Pekan lalu, menurut Kompas.id, ia menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India, 12–13 September.
Di New York, Sugiono dijadwalkan mengikuti sedikitnya 22 pertemuan menurut Antara dan Kompas.id; CNBC Indonesia, RRI, dan Media Indonesia menulis sekitar 22. Isinya: Debat Umum, sejumlah pertemuan wajib, forum tingkat tinggi, dan pembicaraan bilateral. Dua forum yang sudah disebut Kemlu ialah pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan MIKTA, yang digambarkan CNBC Indonesia sebagai forum konsultasi negara-negara kekuatan menengah.
Pesan yang dibawa ke New York
Pesan utama Indonesia di Debat Umum, kata Yvonne, adalah penguatan ketahanan nasional dan kawasan sebagai jalan menuju ketahanan global. Seperti dikutip Media Indonesia, ia menggambarkan dunia sedang “tidak baik-baik saja”: diguncang ketegangan geopolitik, konflik, ketidakpastian ekonomi, krisis pangan dan energi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok.
Karena itu, menurut Yvonne, negara tidak bisa hanya bersandar pada sistem global. Ketahanan harus dibangun dari dalam negeri, diperkuat lewat kerja sama kawasan, baru kemudian diarahkan ke tingkat dunia.
Indonesia juga akan mengangkat penguatan multilateralisme dan inklusivitas, reformasi PBB, kepentingan negara-negara Selatan atau Global South, serta perdamaian dunia, termasuk kemerdekaan Palestina. Dalam konferensi pers yang sama, seperti dilaporkan Kompas.id, Yvonne menyebut Palestina sebagai contoh konkret cara Indonesia menerjemahkan komitmennya pada hukum internasional dan perlindungan warga sipil.
Artinya bagi Indonesia
New York sekaligus menjadi panggung kampanye. Pemerintah akan menggelar resepsi diplomatik di sela sidang untuk menggalang dukungan agar Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Pencalonan itu diumumkan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 14 Januari 2026.
Antara mencatat Indonesia sudah empat kali duduk di Dewan Keamanan, pertama pada 1973–1974, dan sempat memegang presidensi dewan itu pada Agustus 2020. Isu yang ditawarkan: penjagaan perdamaian, diplomasi preventif, pencegahan konflik, dan perlindungan warga sipil. Yvonne, seperti dikutip Antara, menyatakan bahwa RI “ingin berbakti di dalam DK PBB, tak sekadar mendapat posisinya saja”.
Bagi pembaca di dalam negeri, daftar tekanan yang disebut Kemlu itu — pangan, energi, rantai pasok — adalah urusan sehari-hari.
Angka kunci
- 22 — jumlah pertemuan yang dijadwalkan diikuti Sugiono; angka minimal menurut Antara dan Kompas.id.
- 22–26 dan 28 September 2026 — jadwal Debat Umum menurut laman resmi PBB.
- 18–28 September — rentang High-level Week versi PBB, dibuka dengan SDG Moment. RRI memakai rentang ini, sedangkan Kompas.id dan Media Indonesia menulis 22–28 September.
- 2029–2030 — periode kursi tidak tetap Dewan Keamanan yang diincar Indonesia.
- 6 — prioritas presidensi sidang menurut Media Indonesia: keamanan dan perdamaian, pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan iklim, hak asasi manusia, tata kelola digital serta kecerdasan buatan, dan reformasi PBB.
Apa selanjutnya
Debat Umum dibuka Selasa, 22 September. Laman PBB mencantumkan tema sidang tahun ini, Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all — memulihkan kepercayaan dan mengelola perubahan agar PBB bermanfaat bagi semua.
Sesi ke-81 sudah dibuka pada 8 September di bawah Presiden Majelis Umum Khalilur Rahman, Menteri Luar Negeri Bangladesh. Sumber-sumber yang dibuka Kabar18 belum memuat tanggal giliran Indonesia berbicara.
Di luar Debat Umum, laman PBB mencantumkan pertemuan tingkat tinggi tentang aksi iklim dan transisi berkeadilan pada 23 September, kenaikan muka air laut pada 24 September, serta pencegahan pandemi pada 25 September. Kompas.id mencatat masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berakhir tahun ini.
Sumber
- ANTARA — Menlu RI wakili kehadiran Prabowo di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
- ANTARA — RI giatkan kampanye pencalonan anggota tidak tetap DK PBB 2029–2030
- Kompas.id — Di Sidang PBB 2026, RI akan bawa pesan ketahanan nasional untuk dunia
- Media Indonesia — Menlu Sugiono pimpin delegasi Indonesia di Sidang Umum PBB ke-81
- CNBC Indonesia — Prabowo tak akan hadiri Sidang PBB, diwakili Sugiono
- RRI — Presiden Prabowo tunjuk Menlu Sugiono pimpin delegasi RI di Sidang Umum PBB
- PBB — High-level meetings of the 81st session
- PBB — General Assembly High-level Week 2026
Berita berikutnya

The Fed Naikkan Bunga Pertama sejak 2023 dengan Suara Bulat, Rupiah Tertekan Jelang Rapat BI
Bank sentral Amerika Serikat menaikkan bunga acuan 25 basis poin, yang pertama sejak Juli 2023, dengan suara bulat 12-0. Rupiah melemah ke kisaran Rp1…
Baca juga





