USABC Sampaikan Delapan Rekomendasi untuk Ekonomi Indonesia
US-ASEAN Business Council menyampaikan delapan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada 30 Oktober 2026. Usulan itu mencakup impor, regulasi, digital, investasi, dan perdagangan.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — US-ASEAN Business Council (USABC) menyampaikan delapan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada 30 Oktober 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Rekomendasi tersebut dimuat dalam white paper edisi Oktober 2026. USABC menyebut usulan itu diarahkan untuk memperkuat iklim usaha dan mengatasi hambatan struktural yang dapat memengaruhi investasi serta kegiatan bisnis di Indonesia.
Delapan usulan itu mencakup modernisasi proses impor, penguatan kepercayaan terhadap standar dan sertifikasi, peningkatan kapasitas teknis pemerintah di bidang digital, serta kepastian regulasi jangka panjang. USABC juga mendorong pemerintah memperkuat perannya sebagai mitra investasi jangka panjang.
Dalam rekomendasi lainnya, USABC mengusulkan perluasan transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas industri lokal. Dewan tersebut juga menyoroti perlunya menyeimbangkan stabilitas cadangan devisa dengan fleksibilitas perusahaan untuk menginvestasikan kembali dana hasil ekspor sumber daya alam.
Rekomendasi kedelapan berkaitan dengan pelaksanaan komitmen perdagangan. USABC mendorong penyusunan peta jalan implementasi, pelibatan industri yang terdampak, serta pengukuran hasil agar dampak kebijakan terhadap kegiatan usaha dapat dievaluasi.
Rekomendasi USABC menyasar hambatan usaha dan investasi
Untuk proses impor, USABC mengusulkan penyederhanaan persyaratan, penetapan tenggat yang realistis, serta mekanisme pemantauan dan eskalasi yang jelas. Pada aspek standar dan sertifikasi, USABC merekomendasikan kriteria transparan, pengakuan hasil penilaian dari lembaga luar negeri yang kredibel, dan perluasan kapasitas pengujian terakreditasi.
Di bidang digital, pemerintah didorong melakukan uji coba sebelum menerapkan kebijakan secara luas serta memperkuat pemanfaatan kecerdasan buatan, komputasi awan, dan keamanan siber. Untuk regulasi, USABC menyarankan konsultasi dengan pelaku industri, panduan pelaksanaan yang jelas, masa transisi yang memadai, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
USABC juga mengusulkan penguatan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mendampingi investor dan menangani kendala investasi. Penyesuaian persyaratan tingkat komponen dalam negeri dengan kemampuan industri nasional disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas lokal. Evaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam perlu melibatkan pemerintah, industri, dan perbankan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pariwisata
GIPI Nilai Pemulihan Pariwisata Indonesia Belum Merata
GIPI menyebut pemulihan pariwisata Indonesia belum merata. Kunjungan wisman mencapai 10.58 juta pada Januari-Agustus 2026, tetapi okupansi akomodasi d…
Terbaru di Analisis
Berita utama hari ini
Baca juga
