Willem Frans Ansanay Dukung Jokowi soal Ijazah Gibran di Jakarta
Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay mendukung pernyataan Joko Widodo soal dugaan operasi politik di balik polemik ijazah Gibran dan mengaitkannya dengan Pemilu 2029.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Pada 20 Oktober 2026, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Willem Frans Ansanay menyatakan dukungan terhadap pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai operasi politik yang disertai dugaan adanya penumpang gelap. Willem menilai pernyataan tersebut memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Willem, persoalan ijazah Gibran tidak semata-mata berkaitan dengan dokumen pendidikan. Ia menduga polemik itu digunakan untuk menjegal Gibran dalam Pemilu 2029. Willem juga menyebut upaya membawa persoalan ijazah Gibran ke Mahkamah Konstitusi sebagai langkah yang ditujukan untuk menggugurkan Gibran dari posisi wakil presiden.
Willem mengatakan isu tersebut berpotensi berlanjut ke parlemen apabila upaya di Mahkamah Konstitusi tidak berhasil. Ia menghubungkan polemik ijazah Jokowi dan Gibran sebagai rangkaian gerakan politik, termasuk dugaan upaya melemahkan Presiden Prabowo menjelang Pemilu 2029.
Polemik ijazah dikaitkan dengan persiapan Pemilu 2029
Bagi pembaca, pernyataan ini menunjukkan bahwa polemik ijazah telah ditempatkan oleh Bara JP dalam konteks persaingan politik nasional. Gibran disebut sebagai figur yang berpotensi memiliki kekuatan politik, sehingga isu yang menyangkut posisinya dinilai dapat berdampak pada persiapan menuju Pemilu 2029.
Willem juga menyatakan Bara JP sejak awal menduga isu ijazah Jokowi merupakan permulaan dari gerakan politik yang kemudian bergeser kepada Gibran. Ia menyebut kemungkinan isu serupa diarahkan kepada Prabowo sebagai dugaan operasi politik berikutnya.
Dalam keterangannya, Willem mengaitkan dugaan tersebut dengan upaya pemakzulan Gibran melalui Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan pembahasan lanjutan di parlemen. Tidak ada langkah lanjutan lain yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
Survei PPI Catat 65,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintah
Survei Parameter Politik Indonesia pada 26 September–6 Oktober 2026 mencatat 65,4 persen dari 1.200 responden di 38 provinsi puas terhadap kinerja pem…
Terbaru di Tokoh
Berita utama hari ini
Baca juga
