Konferensi Republik Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta

Jakarta — Konferensi Republik menyampaikan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026. Kelompok yang terdiri atas akademikus dan pegiat masyarakat sipil itu menilai pemerintahan tersebut mendapat rapor merah setelah menjalani dua tahun masa pemerintahan.

Evaluasi itu merangkum sedikitnya delapan aspek. Konferensi Republik menyoroti kebebasan yang makin sempit, lemahnya pengawasan lembaga legislatif, korporatisasi ekonomi, pengingkaran terhadap peran warga perempuan, pemangkasan transfer ke daerah, remiliterisasi, serta ketidakmampuan pemerintah menanggulangi bencana alam.

Pembahasan evaluasi dilakukan melalui diskusi siang dan malam untuk menilai jalannya pemerintahan sejak Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Luasan hutan terbakar meningkat mencapai 80 persen antara 2023 dan Agustus 2026 berdasarkan data yang dihimpun Konferensi Republik.

Evaluasi menjadi catatan bagi pemerintahan

Evaluasi ini memberi gambaran mengenai isu tata kelola pemerintahan yang disoroti kelompok masyarakat sipil menjelang genap dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pokok kritiknya mencakup demokrasi, ekonomi, relasi pusat-daerah, kebebasan sipil, dan penanganan bencana.

Konferensi Republik menyampaikan evaluasi bertajuk “Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Republik Tidak Sedang Baik-Baik Saja” dalam pembacaan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada 19 Oktober 2026. Delapan poin evaluasi mendasar itu termasuk kemunduran tata kelola negara dan demokrasi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan rapor merah dari masyarakat sipil akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Sumber

• Tribunnews — laporan nasional
• suara.com
• idntimes.com
• id.headtopics.com