Komdigi Ajukan Dua Rancangan Perpres AI kepada Presiden

Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026-2029 dan Etika Kecerdasan Artifisial telah memasuki tahap pengajuan kepada Presiden pada 30 Oktober 2026.

Komdigi menyatakan pemanfaatan kecerdasan artifisial harus menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. Arah kebijakan itu ditempatkan dalam kerangka kedaulatan difusi, yakni memastikan teknologi digunakan secara luas untuk mendukung kecerdasan kolektif dan kesejahteraan umum.

Rancangan peta jalan memuat target dan program lintas kementerian untuk pengembangan ekosistem kecerdasan artifisial nasional. Sementara itu, rancangan etika disiapkan sebagai rambu agar teknologi digunakan secara aman dan bertanggung jawab, dengan keputusan akhir atas keluaran kecerdasan artifisial tetap berada di tangan manusia.

Aturan AI Menentukan Arah Pemanfaatan Teknologi Nasional

Bagi masyarakat, pengajuan kedua rancangan tersebut menandai tahap lanjutan pembentukan dasar kebijakan kecerdasan artifisial di Indonesia. Peta jalan berfungsi mengarahkan pengembangan teknologi, sedangkan aturan etika menjadi landasan untuk menjaga keamanan, tanggung jawab, dan kendali manusia dalam pemanfaatannya.

Komdigi sebelumnya menyelesaikan pembahasan lintas kementerian atas kedua rancangan tersebut. Proses itu mencakup konsultasi publik, diskusi kelompok terarah bersama pemangku kepentingan, serta harmonisasi. Pada perkembangan terbaru, kedua rancangan disebut telah bergerak ke tahap pengajuan kepada Presiden.

Informasi yang tersedia tidak menyebutkan tanggal penetapan atau penandatanganan kedua Perpres. Karena itu, tahap berikutnya yang dapat dipastikan dari laporan adalah proses pengajuan kepada Presiden, bukan pemberlakuan aturan tersebut.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan kebijakan AI Komdigi
• metrotvnews.com
• kompasiana.com