Meutya Hafid Dorong Regulasi AI untuk Lindungi Publik di Jakarta

Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan inovasi kecerdasan artifisial perlu disertai kepastian regulasi dan pelindungan publik dalam pertemuan dengan delegasi US-ASEAN Business Council di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026.

Meutya mengatakan Indonesia perlu mengembangkan kecerdasan artifisial sekaligus memastikan adanya aturan dan mekanisme pelindungan agar teknologi digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menempatkan keamanan, pelindungan anak, dan pelindungan data pribadi sebagai perhatian dalam pemanfaatan teknologi tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka dialog dengan industri dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan digital. Proses itu mencakup penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial nasional, dengan tujuan memberi kepastian bagi industri tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Regulasi AI menentukan keamanan pemanfaatan teknologi

Bagi pembaca, kebijakan ini berkaitan dengan cara layanan digital dan sistem kecerdasan artifisial dikembangkan serta digunakan di Indonesia. Pemerintah ingin regulasi dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan tidak menjadi kejutan bagi industri. Pada saat yang sama, aturan tersebut diarahkan untuk menjaga hak publik, keamanan pengguna, dan data pribadi.

Meutya menyampaikan bahwa proses penyusunan regulasi perlu terbuka terhadap berbagai perspektif agar inovasi tetap berkembang dengan memperhatikan pelindungan masyarakat. Dialog dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan menjadi bagian dari pendekatan tersebut.

Pemerintah sebelumnya juga menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden mengenai etika kecerdasan artifisial dan peta jalan kecerdasan artifisial. Peta jalan itu diposisikan sebagai bagian dari kerangka kebijakan digital nasional, sedangkan aturan etika ditujukan untuk mendukung pengembangan AI yang aman dan bertanggung jawab.

Langkah berikutnya yang disebutkan dalam laporan adalah kelanjutan dialog pemerintah dengan industri dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan digital, termasuk peta jalan AI nasional.

Sumber

• RRI — laporan berita radio publik tentang regulasi AI
• Kementerian Komunikasi dan Digital — kanal berita pemerintah
• bali.idntimes.com