Kehadiran Gibran di Sidang PTUN Menunggu Agenda Wakil Presiden

Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang menghadiri sidang gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 30 Oktober 2026, jika jadwalnya tidak berbenturan dengan agenda sebagai wakil presiden.

Kuasa hukum Gibran, Adil Supatra Akbar, mengatakan Gibran juga tidak keberatan menunjukkan ijazah dalam persidangan apabila waktunya memungkinkan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada 29 Oktober 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Kuasa hukum menyatakan pihaknya telah memasukkan salinan ijazah dalam jawaban persidangan, sedangkan dokumen asli akan ditunjukkan pada agenda pembuktian.

Kuasa hukum menyatakan bukti pendidikan yang akan dibawa mencakup dokumen dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tahapan persidangan setelah jawaban meliputi replik dan duplik sebelum masuk agenda pembuktian, saat dokumen asli akan diperlihatkan kepada majelis hakim.

Kehadiran Gibran bergantung pada agenda kenegaraan

Perkembangan ini menempatkan agenda pembuktian dan kemungkinan kehadiran wakil presiden sebagai fokus lanjutan perkara di PTUN Jakarta. Kehadiran Gibran belum dinyatakan pasti karena harus menyesuaikan tugasnya sebagai wakil presiden.

Objek sengketa berupa Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D DI/KS/2019. Dokumen itu berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran, sementara kuasa hukumnya menyatakan seluruh bukti ijazah tersedia dan akan dibawa sesuai tahapan persidangan.

Sidang pembuktian menjadi tahap untuk menunjukkan dokumen ijazah asli. Tidak ada kepastian waktu kehadiran Gibran selain syarat bahwa jadwalnya tidak berbenturan dengan agenda kenegaraan.

Sumber

• 20Detik — laporan video berita
• CNN Indonesia — laporan berita nasional