Komisi IV DPR Minta Prabowo Buka Data Perusahaan Terkait Karhutla

Sumatra dan Kalimantan — Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas kebakaran hutan dan lahan pada 16 Oktober 2026.

Mengapa ini penting: Jika pemerintah menindaklanjuti desakan ini, publik dapat memperoleh klarifikasi mengenai perusahaan yang dikaitkan dengan konsesi dan titik panas karhutla.

Alex menyampaikan desakan itu melalui keterangan resmi. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menjelaskan hasil pendataan serta langkah terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla.

Data perusahaan

Menurut laporan Liputan6.com dan BeritaSatu, Alex menyoroti data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Greenpeace Indonesia yang menyebut 52 perusahaan terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura serta dikaitkan dengan karhutla di Indonesia.

Alex mengatakan keterbukaan data diperlukan agar informasi mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan karhutla tidak menjadi polemik antarnegara. Ia juga meminta pemerintah memberikan klarifikasi dan mengambil tindakan yang jelas.

Namun, keberadaan titik panas di area konsesi tidak otomatis membuktikan bahwa pemegang konsesi menjadi penyebab kebakaran. Laporan yang dikutip CNN Indonesia menyebut perusahaan-perusahaan tersebut belum dinyatakan bersalah memicu kebakaran dan laporan investigasi itu tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.

Permintaan kepada pemerintah

Alex mengaitkan desakannya dengan pernyataan Presiden Prabowo mengenai “terorisme ekologi” dalam rapat terbatas pada 16 September 2026. Ia meminta pernyataan tersebut diikuti penindakan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat.

Permintaan pembukaan data itu merupakan desakan dari Komisi IV DPR. Pemerintah belum mengumumkan keputusan mengenai pembukaan data perusahaan yang diminta Alex dalam laporan yang diperiksa.

Sumber

• CNN Indonesia
• Liputan6.com
• BeritaSatu