Menkeu Tegaskan Tak Ada Pajak Baru untuk Transfer dan Dompet Digital

Jakarta — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pada 3 November 2026 bahwa pemerintah tidak menerapkan pajak baru atas setiap transfer antarbank atau transaksi dompet digital.

Mengapa ini penting: Masyarakat tidak dikenai PPN baru atas nominal transfer antarbank atau dompet digital; SPP-TDLN menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan.

Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta. Suahasil mengatakan kebijakan yang mulai menjadi perhatian publik berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN, bukan pajak atas seluruh perpindahan dana masyarakat.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, SPP-TDLN mulai diterapkan sejak 25 September 2026 untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Sistem itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Mekanisme ini digunakan untuk transaksi digital luar negeri yang belum dipungut melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Suahasil juga menjelaskan bahwa ketentuan PPN untuk layanan transfer dan dompet digital domestik tetap mengacu pada aturan yang sudah berlaku. PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang tata cara pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri diundangkan pada 14 Juli 2026 dan berlaku sejak 20 Juli 2026, menurut JDIH Kementerian Keuangan.

Sumber

• JDIH Kementerian Keuangan
• Direktorat Jenderal Pajak
• CNBC Indonesia
• CNN Indonesia
• detik.com