Belanja APBN 2026 Bertambah Rp300 Triliun di Jakarta

Jakarta — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap tambahan belanja sekitar Rp300 triliun serta proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp734,3 triliun pada 30 Oktober 2026.

Tambahan belanja tersebut berkaitan dengan penanganan bencana alam dan kenaikan anggaran subsidi serta kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah menyebut kebutuhan penanganan bencana dari Sumatra bagian utara hingga sejumlah daerah lain, termasuk kebakaran hutan dan lahan, telah menyerap tambahan sekitar Rp60 triliun.

Suahasil menyampaikan hal itu dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta. Dalam laporan tersebut, pemerintah juga disebut telah menggeser hampir Rp200 triliun anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan belanja.

Target awal belanja negara APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.843 triliun. Outlook belanja hingga akhir tahun kemudian diperkirakan mencapai Rp3.942 triliun, atau meningkat secara bersih sekitar Rp99 triliun dari target awal.

Defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun

Defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto. Proyeksi tersebut melebar Rp45,2 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto.

Tekanan belanja juga berasal dari kebutuhan menjaga subsidi BBM Pertalite dan Solar di tengah kenaikan harga energi dunia. Pemerintah mengombinasikan penyesuaian belanja dan pergeseran anggaran untuk menjaga agar defisit tidak semakin melebar dari proyeksi tersebut.

Perubahan outlook belanja dan defisit menjadi konteks penting bagi pembaca karena memengaruhi pengelolaan keuangan negara, subsidi energi, serta ruang anggaran untuk penanganan bencana. Laporan yang tersedia menyebut penyesuaian itu dilakukan untuk kebutuhan APBN hingga akhir 2026.

Sumber

• Katadata — laporan ekonomi nasional
• investor.id
• beritasatu.com
• news.ddtc.co.id